JAKARTA—Produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan isu defisit produksi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), awal tahun 2025 menunjukkan lonjakan produksi beras yang signifikan, khususnya pada Januari dan Februari, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Meski dampak El Nino sempat menurunkan produksi di awal tahun lalu, intervensi pemerintah melalui program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah) berhasil menambah produksi beras sebanyak 1,5 juta ton pada Agustus-Desember 2024,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, Selasa kemarin.
Arief menyebutkan bahwa tren peningkatan ini terus berlanjut di awal tahun 2025. Data menunjukkan kenaikan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan tahun lalu.
“Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton tahun ini, meningkat dari 30 juta ton di 2024,” tambahnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian.
Ketersediaan pupuk bersubsidi juga dijamin aman sepanjang 2025. Berdasarkan Kepmentan Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan anggaran mencapai Rp46,8 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi pun disederhanakan, memungkinkan petani untuk menebus pupuk langsung mulai 1 Januari 2025.
Cadangan Beras Tinggi, Impor Dihentikan
Kementan memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini dikelola oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
“Dengan produksi yang meningkat dan cadangan melimpah, pemerintah memutuskan menghentikan impor beras tahun ini. Ini adalah wujud nyata kedaulatan pangan nasional,” tegas Arief.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan memberikan keuntungan yang lebih baik bagi petani sekaligus menjaga harga yang wajar di pasar.
Kementan meminta Perum Bulog untuk meningkatkan penyerapan gabah dari hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok beras nasional.
“Kami percaya dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan pihak terkait, produksi beras 2025 tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengokohkan ketahanan pangan nasional,” tutup Arief.
Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu defisit beras. Pemerintah terus bekerja keras memastikan kebutuhan pangan tercukupi secara berkelanjutan.
Penulis:Ardhi
