SULSEL—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tengah mencermati penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan.
Pasalnya, sejumlah pejabat dilaporkan memiliki total pendapatan yang melebihi batas kewajaran, bahkan lebih tinggi dari gaji gubernur.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, mengungkapkan bahwa Gubernur Andi Sudirman Sulaiman membuka opsi untuk melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guna memastikan distribusi anggaran lebih proporsional.
“Jika dianggap perlu penyesuaian, maka gubernur akan melakukan revisi terhadap TPP ASN,” ujar Setiawan, baru-baru ini.
Andi Sudirman menyoroti fenomena tingginya total pendapatan ASN, yang berdampak pada besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD, mencapai 36 persen.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai 30 persen, dan Pemprov Sulsel diberi waktu hingga 2027 untuk melakukan penyesuaian.
“Paling tidak ada penyesuaian dulu, agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen,” tegas Andi Sudirman.
TPP ASN Segera Cair, Pemprov Pastikan Tidak Ada Kendala
Terkait keterlambatan pencairan TPP ASN tahun anggaran 2025, Andi Sudirman menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menyalurkan TPP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun, ia memastikan bahwa pencairan TPP Januari 2025 akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan batas waktu yang telah diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan proses pencairan.
“Saya sudah kasih waktu OPD tiga hari untuk menyelesaikannya,” kata Andi Sudirman.
Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, menambahkan bahwa pihaknya mengupayakan TPP ASN Januari cair pada 5 Maret, sedangkan TPP Februari akan diproses secepatnya.
“Insyaallah hari ini selesai. Kalau memungkinkan, TPP Februari juga segera diselesaikan,” ungkap Salehuddin.
Dengan adanya langkah ini, Pemprov Sulsel berharap dapat mengelola belanja pegawai lebih efektif, sekaligus memastikan keseimbangan anggaran dalam APBD sesuai arahan pemerintah pusat.
Penulis: Irwan
