MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengambil langkah tegas guna mencegah terulangnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Fatma menegaskan, BGN memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil pemantauan tersebut, menurutnya, harus dijadikan dasar dalam menentukan sikap terhadap SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Saya meminta BGN menutup dapur atau SPPG yang tidak memenuhi kualifikasi,” ujar Fatma, Rabu kemarin.
Ia menjelaskan, buruknya tata kelola serta peralatan yang tidak sesuai standar menjadi salah satu pemicu terjadinya keracunan MBG di sejumlah sekolah. “Manajemen dan peralatan yang tidak standar menunjukkan SPPG tidak siap dan tidak layak, bahkan bisa memicu kejadian luar biasa (KLB),” tegasnya.
Berdasarkan data BGN, tercatat sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program tersebut berjalan pada Januari hingga September 2025 di berbagai daerah di Indonesia.
“Khusus di Sulawesi Selatan, kami tidak ingin ada KLB atau kasus keracunan MBG,” kata mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Lebih jauh, Fatma juga mengajak masyarakat agar tetap percaya terhadap langkah pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak, orang tua siswa, serta pihak sekolah yakin bahwa tujuan MBG adalah untuk mencegah kekurangan gizi pada anak,” pungkasnya.
Penulis: Zulkifli
