MAKASSAR—Maraknya parkir liar di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat. Parkir kendaraan di bahu jalan tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga membuka celah bagi praktik pungutan liar (pungli).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Juru parkir (jukir) liar yang muncul tanpa pengawasan menambah masalah, terutama di kawasan Mall Panakkukang (MP), Jalan Boulevard, dan Pengayoman.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap Direksi PD Parkir.

Ia mengaku geram karena ketidaktertiban sistem parkir telah menjadi keluhan utama masyarakat, terutama selama bulan Ramadan 2025.

“Soal parkir liar ini bukan sekadar dievaluasi, tapi memang perlu perubahan total di Direksi Parkir,” ujar Munafri, Sabtu (22/3).

Keberadaan jukir liar yang menetapkan tarif seenaknya menjadi faktor utama buruknya pengelolaan parkir di Makassar. Banyak dari mereka tidak memiliki izin resmi, namun tetap beroperasi dan memanfaatkan lahan parkir tanpa pengawasan.

Munafri menegaskan bahwa Direksi PD Parkir harus segera berbenah dengan menerapkan sistem pengelolaan yang lebih efektif.

Ia menyoroti perlunya pengaturan, pengawasan, dan pemanfaatan lahan parkir yang lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah bagi masyarakat.

“Polanya harus kita ubah. Saya tidak tahu apakah ini terhambat regulasi atau ada masalah lain. Yang jelas, problem perparkiran ini harus segera kita cari solusinya,” tegasnya.

Menurut Munafri, retribusi parkir seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Namun, faktanya, kontribusi dari PD Parkir justru jauh dari harapan.

“Saya tidak masuk nalar kalau pendapatan parkir yang disumbangkan ke Pemkot Makassar hanya segitu. Ada yang salah dalam pengelolaannya, dan ini harus kita benahi,” ujarnya.

Mantan CEO PSM Makassar itu menekankan bahwa pengelolaan parkir yang baik, termasuk kerja sama dengan pihak swasta, bisa meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Ia juga mendorong inovasi, seperti pembangunan gedung parkir (building parking) dan penerapan sistem pembayaran digital untuk mengurangi kebocoran retribusi.

“Parkir komersial harus dikembangkan, termasuk membangun fasilitas parkir vertikal. Sistem pembayaran juga harus cashless agar lebih transparan,” tambahnya.

Munafri mengungkapkan bahwa dari berbagai keluhan yang masuk, ada tiga masalah utama yang paling sering dikeluhkan masyarakat: parkir liar, banjir, dan stadion.

“Laporan yang saya terima selalu berulang, pertama parkir liar, kedua banjir, ketiga stadion. Ini persoalan penting yang harus segera kita carikan solusinya,” pungkasnya.

Dengan tegas, ia meminta semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi konkret agar masalah parkir di Makassar bisa segera diatasi.

Penulis: Ardhi