GOWA—Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya dalam mempercepat akses keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan berbasis digital.
Dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (17/3),
Talenrang menyampaikan bahwa digitalisasi layanan keuangan menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha dan masyarakat di era ekonomi digital.
Salah satu solusi yang dioptimalkan adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran yang inklusif, efisien, dan aman.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah, maka ekonomi daerah akan semakin kuat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital,” ujarnya.
Upaya percepatan akses keuangan ini selaras dengan program Gowa Sejahtera, yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja kepemimpinannya.
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa.
“Gowa Sejahtera memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Kami turun langsung melakukan pendampingan bersama pejabat eselon 2 dan 3 agar dapat segera meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tambahnya.
Talenrang juga menekankan pentingnya kebijakan daerah yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif.
Pemerintah daerah harus mendorong regulasi yang memastikan akses keuangan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan bukan hanya soal pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Jika pemasukan daerah sulit ditambah, maka belanja harus dikelola dengan bijak. Efisiensi anggaran sangat penting agar dana daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat Pleno TPAKD Sulsel ini turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi vertikal, BUMN, serta kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Penulis: Natan
