Lintaskabar.id, Surabaya — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) mendorong pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Bahkan, organisasi mahasiswa tersebut menginisiasi petisi daring yang meminta penghentian program karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Petisi yang disebarkan melalui platform Change.org dan media sosial resmi BEM Unair itu mengajak masyarakat ikut menyuarakan evaluasi terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
“Kami mengajak masyarakat Indonesia menandatangani petisi daring untuk diberhentikannya program problematik ini,” tulis BEM Unair.
BEM Unair Soroti Efektivitas Anggaran MBG
Ketua BEM Unair, Rizqi Senja, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan tujuan MBG untuk menekan angka stunting. Namun, mahasiswa menilai konsep dan implementasi program masih jauh dari harapan.
Menurutnya, penggunaan anggaran dalam program tersebut perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.
“Dia hanya ngasih makan aja tanpa muter uangnya, sehingga di situ akan berpotensi bengkak anggaran,” kata Senja, Sabtu (6/6/2026).
Karena itu, BEM Unair meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mekanisme pelaksanaannya.
Kualitas Menu Jadi Perhatian Mahasiswa
Selain anggaran, mahasiswa juga menyoroti kualitas makanan yang diterima siswa di sejumlah daerah.
Rizqi menyebut banyak laporan yang menunjukkan menu yang dibagikan belum sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat mengenai pemenuhan gizi peserta didik.
“Contoh kemarin ada yang MBG cuma ngasih susu, kacang, roti. Padahal awalnya secara ekspektasi sebetulnya diberi daging sapi, lele dan sebagainya, tapi ternyata enggak. Itu banyak laporan soal itu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap standar gizi dalam program MBG.
Dugaan Penyimpangan dan Kasus Keracunan Disorot
Lebih lanjut, BEM Unair turut menyoroti dugaan mark up dalam pengadaan program serta sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan MBG.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut penggunaan anggaran negara dan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat.
“Nah, itu yang memang mendasari tuntutan untuk menghapus program MBG ini karena memang kalau stand by owner dari awal, kami melihat bagaimana konsep dan juga implementasi MBG itu memang kami tidak sepakat,” lanjut Senja.
Ia juga menyinggung laporan kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
“Kedua, terkait aspek kesehatan siswa yang ada data puluhan ribu siswa keracunan MBG. Tapi, Presiden Prabowo hanya menganggap itu sebatas data statistik aja, kan cukup mengenaskan ya,” terangnya.
BEM Unair berharap petisi yang mereka galang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan MBG ke depan.
