Lintaskabar.id, Makassar – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan dengan format hybrid, yang memadukan pertemuan langsung dan virtual. Skema ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas partisipasi kader sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi menuturkan bahwa Muscab kali ini tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan. Sebaliknya, forum tersebut dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat basis kekuatan partai di daerah.
“PPP Sulsel ini masih punya kekuatan besar di kabupaten/kota, dan itu yang harus dijaga oleh kepengurusan selanjutnya,” ujarnya, di Kantor DPW PPP Sulsel, Sabtu (25/4).
Ia menambahkan, kekuatan PPP Sulsel tidak hanya diukur dari capaian nasional, tetapi juga dari soliditas struktur di tingkat daerah yang selama ini tetap terjaga.
“PPP Sulsel pernah memiliki kekuatan besar di tingkat nasional, dan hingga kini basis di kabupaten/kota masih kuat. Karena itu, kepengurusan ke depan harus mampu menjaga sekaligus memperkuat potensi tersebut,” lanjutnya.
Pakta Integritas dan Kepemimpinan Inklusif
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya pakta integritas bagi seluruh kandidat yang akan mengisi posisi strategis. Menurutnya, kepemimpinan PPP ke depan harus mampu merangkul seluruh elemen partai.
“Yang mau menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara harus punya komitmen kuat, termasuk mampu merangkul semua kekuatan PPP di daerah,” tegasnya.
Fokus Lolos Verifikasi Pemilu
Di sisi lain, DPW PPP Sulsel juga mengingatkan bahwa tantangan partai tidak hanya soal perolehan suara, tetapi juga kesiapan administratif untuk menjadi peserta Pemilu.
“Ujian kita bukan hanya mencari suara, tapi juga memastikan bisa lolos sebagai peserta Pemilu. Karena itu, struktur, kantor, dan kader harus lengkap serta siap diverifikasi,” jelasnya.
Konsep “EARN” dalam Pengelolaan Partai
Sementara itu, konsep kepemimpinan “EARN” turut menjadi sorotan dalam Muscab hybrid ini. Ilham menjelaskan bahwa konsep tersebut menekankan keseimbangan antara kerja keras dan penghargaan terhadap kinerja kader.
“Kita ingin pengelolaan anggaran itu adil. Tidak pelit, tapi juga tidak berlebihan. Harus ada keseimbangan sesuai dengan usaha dan kinerja kader,” tutupnya. (Ar)
