Lintaskabar.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran Pemkot bekerja lebih responsif, solutif, dan hadir langsung di lapangan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ultimatum untuk SKPD: Jangan Tunda Pekerjaan

Munafri menyampaikan penegasan itu di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026). Dalam arahannya, ia memberi ultimatum kepada seluruh SKPD agar segera menuntaskan persoalan dan pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Reposisi Jabatan untuk Perkuat Kinerja Birokrasi

Selain itu, Munafri menilai reposisi atau pergeseran jabatan sebagai langkah wajar dalam pemerintahan. Ia menggunakan langkah tersebut untuk menyegarkan organisasi dan memperkuat kinerja birokrasi. Karena itu, ia meminta setiap pejabat yang menempati jabatan baru segera menyesuaikan diri serta memastikan transisi kerja berjalan mulus tanpa mengganggu layanan dan administrasi.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

Pelantikan 27 Pejabat Dorong Percepatan Kerja

Munafri melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Melalui pelantikan ini, ia mendorong percepatan kerja birokrasi dan meminta jajaran segera menyelesaikan persoalan lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan warga.

Makassar sebagai “Rumah Besar”, SKPD Fokus Program Utama

Munafri menyebut Makassar sebagai “rumah besar” yang harus dijaga dan dibangun bersama. Karena itu, ia meminta setiap SKPD memprioritaskan program utama di bidangnya dan mengubah aspirasi warga menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan.

Hadir Forkopimda dan TP PKK, Munafri Tegaskan Arah Kepemimpinan

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD. Melalui momentum ini, Munafri menegaskan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama.

Appi Dorong Team Building, OPD Harus Kompak

Munafri yang akrab disapa Appi meminta setiap OPD membangun manajemen team building yang kuat. Ia menginstruksikan seluruh bidang dalam OPD saling mendukung agar menghasilkan output maksimal. Ia juga meminta para pejabat yang dilantik memberi dukungan konkret dan menghasilkan outcome yang sesuai target masing-masing OPD.

Sorotan untuk PU: Program Prioritas Banyak di Sektor Ini

Appi menyoroti banyaknya pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini. Ia menegaskan banyak program prioritas pembangunan berada di sektor PU.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Plt di PU Harus Definitif, Pengadaan Harus Cepat

Selanjutnya, Appi meminta pejabat PU yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) segera didefinitifkan. Ia menargetkan percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Appi Percepat Pengisian Jabatan Strategis

Appi mengakui Pemkot masih memiliki sejumlah posisi strategis yang belum terisi. Karena itu, ia memastikan proses simulasi, penempatan pejabat, dan pengajuan pertimbangan teknis (Pertek) terus berjalan. Ia juga menaruh perhatian pada pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas dalam waktu dekat.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Appi Minta OPD Jaga Kekompakan, Selesaikan Masalah di Internal

Lebih jauh, Appi meminta OPD menyelesaikan persoalan internal tanpa mengumbar masalah ke publik. Ia meminta jajaran menunjukkan kekompakan karena Pemkot Makassar merupakan satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Strong Leadership Sampai Level Bawah

Karena itu, Appi meminta seluruh kepala SKPD membangun strong leadership agar pergerakan organisasi berjalan masif hingga level bawah. Ia menegaskan program prioritas dibuat untuk menjawab kebutuhan warga, sehingga semua pihak harus mengawal pelaksanaannya lintas OPD.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.

Appi Minta Wilayah Tuntaskan Masalah Kecil Sejak Dini

Appi juga memberi perhatian kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia meminta mereka menyelesaikan persoalan kecil sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah besar. Ia menargetkan penataan menyeluruh untuk mencegah pembiaran dan menghentikan tumpang tindih kewenangan yang merugikan pemerintah daerah.

RSUD Daya Jadi Sorotan, Appi Minta Layanan Ditingkatkan

Selain pembangunan, Appi menyoroti pelayanan kesehatan, khususnya RSUD Daya. Ia menilai rumah sakit tersebut menjadi wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Makassar.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutanya.

Karena itu, Appi meminta Direktur RSUD Daya dan jajaran memperbaiki administrasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di sektor kesehatan.

Penegasan Akhir: Sumpah Jabatan Bukan Formalitas

Di akhir arahan, Munafri mengingatkan para pejabat bahwa pelantikan diawali pengambilan sumpah. Ia menilai sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian manusia dengan Tuhan. Ia juga meminta pejabat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya. (Ar)