Lintaskabar.id, Makassar – Proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar resmi dimulai pada Senin (30/6).
Namun, hari pertama pelaksanaannya justru diwarnai berbagai kendala teknis pada sistem daring, membuat banyak orang tua murid kesulitan mengakses portal pendaftaran.
Sejak pagi, keluhan bermunculan di berbagai kanal resmi maupun media sosial. Para orang tua melaporkan kesulitan masuk ke sistem, bahkan sering kali mengalami error saat proses login atau mengunggah dokumen pendaftaran.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, apalagi waktu pendaftaran sangat terbatas.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan keprihatinannya atas situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, harus segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan. Kami minta agar Disdik segera berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mengatasi kendala teknis ini. Jika perlu, masa pendaftaran diperpanjang agar semua calon siswa memiliki kesempatan yang sama,” ujar Ari.
Ari menilai, gangguan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi melalui uji coba sistem dan simulasi sebelum pelaksanaan resmi. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur digital agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain persoalan teknis, DPRD juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari Dinas Pendidikan. Menurut Ari, informasi yang simpang siur di masyarakat justru memperparah kepanikan orang tua.
“Disdik harus aktif menyampaikan pembaruan kondisi sistem secara terbuka. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan karena kurangnya informasi,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah orang tua membagikan tangkapan layar (screenshot) kegagalan sistem di media sosial. Unggahan tersebut menunjukkan portal pendaftaran tidak responsif sejak pagi dan segera menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital.
Menutup pernyataannya, DPRD Makassar berharap agar pemerintah kota menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam meningkatkan kesiapan layanan publik berbasis digital, terutama yang berkaitan langsung dengan hak fundamental warga, seperti akses pendidikan. (Ar)
