JAKARTA — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, yang juga Anggota Komisi DPR RI, hadir langsung dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Golkar se-Indonesia yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar di Hotel Pullman Jakarta, Senin kemarin.
Kegiatan Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan dihadiri oleh pengurus teras DPP Partai Golkar, anggota DPR RI Fraksi Golkar, serta anggota DPRD Fraksi Golkar dari seluruh Indonesia.
Taufan Pawe menyampaikan bahwa dalam momentum tersebut, Ketua Umum Bahlil Lahadalia menekankan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Golkar agar bergerak secara massif dengan penampilan seadanya, namun yang terpenting adalah keberadaan mereka di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi.
“Dalam banyak kesempatan, kami selalu menyampaikan arahan Pak Ketum kepada para Anggota Fraksi Golkar di Sulawesi Selatan. Hal ini kami tekankan agar peran Partai Golkar di Sulsel tetap terjaga dan eksistensinya bisa dipertahankan. Kami ingin agar semua anggota Fraksi Golkar bisa bergerak hingga ke akar rumput,” kata Taufan.
Taufan juga menambahkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar meminta agar seluruh anggota DPRD Fraksi Golkar dapat mengawal kebijakan penganggaran melalui APBD, memastikan agar dana tersebut lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Selain itu, kami juga diminta untuk mendukung sejumlah program andalan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Hilirisasi, Kedaulatan Energi, dan Kedaulatan Pangan. Kami akan memastikan seluruh kader dan anggota Fraksi Golkar menyuarakan program-program ini di daerah masing-masing,” ujar Taufan.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini juga menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini sangat penting dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Fraksi Golkar untuk menyamakan persepsi, terutama dalam menghadapi penetapan Anggaran Pokok bagi daerah.
“DPRD akan segera menghadapi persiapan untuk pembahasan Anggaran Pokok 2026, jadi kegiatan ini diperlukan agar setiap kader siap dan memiliki satu persepsi dalam mengalokasikan anggaran daerah, yang nantinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Penulis: Ardhi
