MAKASSAR — Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar membantah informasi yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu.
Informasi tersebut dianggap menyebarkan hasutan dengan menyebutkan bahwa Wali Kota mengabaikan massa yang berdemo di depan gedung DPRD, bahkan menutup rapat paripurna lebih awal.
Faktanya, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Jumat malam (29/8) berlangsung sesuai agenda dan ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 WITA, jauh sebelum massa aksi memasuki gedung.
Pimpinan DPRD, bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga meninggalkan gedung dalam keadaan aman sebelum massa melakukan aksi pembakaran gedung sekitar pukul 22.10 WITA.
Sesuai dengan situasi lapangan, tudingan yang mengatakan bahwa Wali Kota dan DPRD tidak menemui pendemo dianggap tidak tepat. Aksi massa di depan DPRD juga tidak pernah diberitahukan secara resmi sebelumnya, dan lokasi aksi pun berada di gedung DPRD, bukan di Balai Kota Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan Wali Kota dan DPRD mengabaikan massa aksi selama rapat paripurna tidak benar. Menurutnya, narasi tersebut bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada 29 Agustus 2025.
“Saya ada di lokasi, memimpin rapat paripurna. Setelah Wali Kota membacakan penjelasan tentang APBD Perubahan 2025, saya menutup sidang. Rapat selesai sekitar pukul 21.30 WITA, dan kami meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Massa aksi baru masuk dan melakukan tindakan anarkis setelah itu,” jelas Suharmika pada Selasa (2/9/2025).
Dia juga membantah bahwa Wali Kota dan DPRD tidak berniat menemui pendemo. Menurutnya, situasi saat itu berbeda dengan demonstrasi biasa, karena aksi tersebut tidak memiliki struktur, koordinator lapangan, atau aspirasi yang disampaikan dengan cara yang sah.
“Biasanya demo ada pemberitahuan, korlap, dan tuntutan yang jelas. Namun, yang terjadi malam itu adalah aksi mendadak, tanpa komunikasi dengan pimpinan Dewan, yang malah merusak, membakar, dan menjarah. Ini bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” tegasnya.
Suharmika menambahkan bahwa massa yang masuk ke DPRD melakukan tindakan brutal, mulai dari pembakaran gedung hingga penjarahan, yang menyebabkan ancaman terhadap nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota dewan yang berada di lokasi. Mereka terpaksa menyelamatkan diri dari situasi yang semakin mengancam.
Dia juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan kontrol sosial atau gerakan mahasiswa, melainkan kekacauan dan kekerasan yang tidak terkontrol. “Jika mereka memang ingin menyampaikan aspirasi, itu bisa dilakukan dengan cara yang baik, lewat dialog dan dengan tuntutan yang jelas, bukan dengan merampok dan membunuh,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, turut membantah informasi yang menyebutkan bahwa rapat paripurna tidak selesai karena demonstrasi. Menurutnya, paripurna tetap berjalan sesuai agenda dan ditutup dengan resmi sebelum para anggota legislatif dan eksekutif meninggalkan gedung.
“Paripurna selesai dulu, baru kita bubar. Jadi, rapat sudah selesai dan ditutup secara resmi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah meninggalkan lokasi,” tegas Anwar. Politisi PKS ini juga menilai bahwa informasi yang menyebut DPRD panik dan meninggalkan rapat sebelum selesai adalah informasi yang menyesatkan.
Anwar juga mengkritik jalannya aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. Dia menilai bahwa aksi tersebut telah disusupi oleh pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis. “Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Itu sudah bukan demo lagi, itu tindakan brutal,” ungkapnya.
Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusly, juga memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar di media sosial. Dia menegaskan bahwa informasi yang mengatakan Wali Kota dan DPRD panik dan meninggalkan rapat sebelum selesai adalah hoaks yang bertujuan menyesatkan publik.
“Saya hadir langsung dalam rapat paripurna. Sidang berjalan normal, dan setelah selesai, forum resmi ditutup. Massa baru datang dan melakukan aksi anarkis. Jadi, tudingan bahwa Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai itu tidak benar,” tegas Fasruddin.
Politisi PPP ini menambahkan bahwa Wali Kota Makassar bahkan tiba lebih awal sebelum rapat dimulai, saat kondisi sekitar gedung DPRD masih aman dan tidak ada tanda-tanda massa aksi. Situasi baru berubah setelah rapat selesai dan paripurna ditutup oleh pimpinan dewan.
“Pak Wali hadir lebih dulu sebelum massa datang. Rapat paripurna berjalan normal, dan setelah itu forum ditutup. Massa baru muncul setelah itu,” jelasnya.
Fasruddin menilai bahwa narasi yang berkembang di media sosial merupakan kampanye hitam yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menciptakan kerusuhan dengan menggiring opini publik. “Informasi itu salah dan menyesatkan. Saya tegaskan lagi, rapat sudah selesai, baru massa masuk,” tutupnya.
Penulis: Ardhi
