JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan mencapai Rp 662 triliun, atau 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Untuk menutup defisit tersebut, Sri Mulyani mengusulkan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun.
“Dengan begitu, tidak seluruh kenaikan defisit perlu dibiayai melalui penerbitan surat utang, tetapi juga bisa menggunakan kas yang tersedia,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Senayan, Selasa (1/7). SAL pada akhir 2024 tercatat sebesar Rp 457,5 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa proyeksi penerimaan negara tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target.
Rinciannya, penerimaan pajak ditaksir Rp 2.076,9 triliun (94,9 persen dari target), bea dan cukai Rp 310,4 triliun (102,9 persen), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 477,2 triliun (92,9 persen).
Menurutnya, defisit ini disebabkan oleh tekanan pada pendapatan negara, terutama pada kuartal I 2025. Ia menyebut beberapa faktor seperti batalnya pengumpulan pajak pertambahan nilai tertentu dan tidak disetorkannya dividen dari BUMN karena pengelolaannya kini di bawah Danantara.
Sementara itu, belanja negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.527 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.663 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 864,1 triliun.
Kenaikan belanja ini ditujukan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan pangan.
Sri Mulyani mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 penuh tantangan, terutama karena dinamika global yang masih tinggi dan penuh ketidakpastian.
“Kami tetap berupaya menjaga stabilitas APBN agar tetap sehat,” ujarnya.
Penulis: Zulkifli
