Lintaskabar.id, Makassar — Peran menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan. Pasalnya, keduanya dinilai belum optimal menyampaikan narasi kebijakan sehingga program pemerintah kerap disalahpahami publik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa masalah utama terletak pada cara penyampaian, bukan substansi kebijakan.
Menurutnya, pemerintah telah merancang kebijakan dengan dasar ideologi, falsafah bangsa, dan konstitusi. Namun demikian, lemahnya komunikasi membuat arah kebijakan tidak sepenuhnya dipahami masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus Ketua Koalisi Merah Putih 2014, Minggu (29/3).
Menteri Diminta Lebih Aktif
Selanjutnya, Idrus menilai para menteri belum maksimal menerjemahkan kebijakan presiden ke program konkret yang mudah dipahami publik. Ia menegaskan menteri harus berada di depan dalam menjelaskan kebijakan.
Ia juga menyoroti juru bicara presiden yang dinilai belum mampu membangun narasi yang kuat.
“Jurubicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Jurubicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.
Dampak Komunikasi Lemah
Akibatnya, publik kerap menilai pemerintah seolah tidak memiliki arah. Padahal, kritik muncul karena kebijakan tidak dijelaskan secara utuh sejak awal.
Kebijakan Dinilai Sudah Tepat
Di sisi lain, Idrus menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo sudah tepat. Pemerintah mendorong konsep Indonesia sebagai “rumah besar bersama” dan melanjutkan program strategis seperti hilirisasi industri.
Selain itu, pemerintah merancang kebijakan antisipatif, mulai dari ketahanan energi dan pangan hingga pengembangan teknologi dan UMKM.
“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia.
Komunikasi Harus Terbuka
Meski begitu, Idrus meminta pemerintah memperkuat komunikasi yang terbuka dan konsisten. Ia menekankan pentingnya penjelasan rinci terkait tindak lanjut kebijakan.
“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pemerintah masih reaktif karena sering menjelaskan kebijakan setelah muncul polemik.
“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.
Kondisi Global Harus Dijelaskan
Di tengah itu, Idrus menilai pemerintah perlu menjelaskan kondisi global kepada publik. Ia menyoroti konflik Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi, termasuk di ASEAN.
Beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai menghemat energi, bahkan Filipina menetapkan darurat energi. Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi agar masyarakat memahami konteks kebijakan.
Ia juga menilai polemik posisi Indonesia di forum internasional muncul akibat kurangnya komunikasi.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” kata Idrus. (Ar)
