Lintaskabar.id, Makassar – DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung siswa baru di sekolah negeri yang berpotensi membuat ribuan lulusan SD kehilangan akses ke jenjang SMP negeri.
Melalui Komisi D, DPRD mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar agar segera mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu siswa lulus dari SD negeri, sementara kapasitas SMP negeri hanya menampung sekitar 13 ribu kursi. Artinya, sekitar 12 ribu siswa terancam tidak mendapat tempat di sekolah negeri.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi persoalan masa depan pendidikan anak-anak. Disdik harus segera mengambil langkah konkret dengan mengajukan penambahan rombel ke kementerian,” tegas Ari, Minggu (22/6).
DPRD menilai kebijakan penambahan rombel perlu dilakukan sesuai regulasi pusat. Sebab, aturan Kementerian Pendidikan melarang sekolah menambah rombel secara sepihak. Jika dilakukan tanpa izin, siswa yang diterima di luar kuota berisiko kehilangan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan bisa berdampak pada penerbitan ijazah.
“Semua kebijakan harus sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai inisiatif internal justru merugikan siswa,” kata Ari yang juga legislator Fraksi NasDem.
Pihaknya optimistis, apabila pengajuan penambahan rombel disertai data kebutuhan yang valid, kementerian akan memberikan persetujuan. “Asalkan dilakukan secara terstruktur dan jelas, kami yakin akan direspons positif. Pendidikan adalah hak setiap anak,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Komisi D menyarankan peningkatan kapasitas per rombel dari 32 menjadi 40 siswa dengan tetap memperhatikan standar ruang kelas dan fasilitas pendukung.
“Optimalisasi ruang belajar bisa menjadi solusi sementara, tapi tetap harus melalui prosedur resmi dan mendapat izin pusat,” jelas Ari.
DPRD juga meminta Disdik bersikap proaktif dengan melakukan koordinasi langsung ke kementerian. “Jangan hanya menunggu kebijakan pusat. Ini soal tanggung jawab bersama terhadap masa depan ribuan anak di Makassar,” pungkasnya. (Ar)
