Lintaskabar.id, Makassar — Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di SMAN 9 Makassar, Kamis (23/4). Kunjungan ini menjadi momentum bagi Yeni untuk menyerap langsung aspirasi pihak sekolah.
Sekolah Sampaikan Kebutuhan, Regulasi Jadi Kendala
Anggota komisi E DPRD Sulsel itu menyampaikan bahwa pihak sekolah mengajukan sejumlah rencana pengembangan fasilitas. Namun, regulasi yang berlaku masih membatasi realisasi program tersebut.
Sekolah, misalnya, berencana memperbaiki dinding serta menambah dua ruangan baru. Pihak sekolah membutuhkan tambahan ruang karena mereka akan mengalihfungsikan sebagian ruangan menjadi laboratorium.
Selain itu, siswa membutuhkan ruang ekspresi yang lebih memadai. Saat ini, 12 kegiatan ekstrakurikuler hanya menggunakan sekitar empat sekretariat, sehingga belum mampu menunjang aktivitas siswa secara optimal.
Yeni Dorong Pengembangan Sarana Olahraga
Di sisi lain, Yeni Rahman menilai SMAN 9 Makassar memiliki potensi besar dalam pengembangan sarana olahraga. Ia melihat luas lahan sekolah yang memungkinkan pembangunan fasilitas tersebut.
“Tidak semua sekolah memiliki halaman seluas ini. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan potensi ini secara maksimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menyesuaikan penganggaran dengan kebutuhan spesifik tiap sekolah. Menurutnya, kebijakan yang disamaratakan justru menghambat sekolah yang memiliki potensi lebih.
DPRD Usulkan Fleksibilitas Anggaran
Sebagai langkah solusi, Yeni Rahman mendorong pemerintah untuk menerapkan fleksibilitas dalam penganggaran pada tahun mendatang. Ia juga akan mempelajari kembali regulasi yang dinilai menghambat pengembangan fasilitas sekolah.
“Kita akan melihat kemungkinan adanya fleksibilitas dalam regulasi agar perbaikan fasilitas bisa dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, Yeni juga menyoroti persoalan pagar sekolah yang belum tersedia di sejumlah sekolah. Ia menyebut aturan yang ada saat ini belum memperbolehkan pembangunan pagar, sehingga menjadi kendala tersendiri.
Melalui pengawasan ini, Yeni Rahman berharap pemerintah dapat menjadikan aspirasi sekolah sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. (Ar)
