Lintaskabar.id, Makassar — Makassar memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Jumat (20/2/2026). Selama periode itu, Makassar membukukan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional, sementara pemerintah kota menjaga inflasi tetap terkendali.
Pemerintah Mengaitkan Capaian Ekonomi dengan Perbaikan Indikator Sosial
Selain mencatat pertumbuhan, pemerintah kota juga menekan kemiskinan, menjaga harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, serta mempercepat transformasi digital yang melibatkan ASN dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, kepemimpinan Munafri–Aliyah mendorong Makassar menjadi kota yang lebih produktif, modern, dan ramah bagi warganya.
BI Memaparkan Data Pertumbuhan Ekonomi Makassar
Pada refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan ber-tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan data perekonomian Makassar. Ia menegaskan Makassar mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi dan nasional.
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.
“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.
Pertumbuhan Mulai Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran
Ricky membandingkan capaian tersebut dengan tahun 2024 yang berada pada kisaran 5,1–5,2%. Ia menilai pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan dampak sosial. Pemerintah kota menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,97% pada 2024 menjadi 4,43% pada 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun dari 9,71% menjadi 9,6% di tahun yang sama.
BI Menekankan Stabilitas Harga sebagai Penopang Pertumbuhan
Ricky menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas harga agar manfaatnya terasa bagi masyarakat.
“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.
Gerakan Pangan Murah Menekan Harga, Makassar Terapkan Pembayaran Nontunai
Ricky menilai Makassar mampu menahan tekanan harga ketika sejumlah daerah lain menghadapi kenaikan. Pemerintah kota menekan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai titik, lalu menyalurkan komoditas langsung ke masyarakat.
Makassar juga menerapkan pembayaran nontunai pada kegiatan tersebut dan menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menjalankan skema itu. Ricky menyebut langkah ini menggabungkan kebijakan sosial dan percepatan digitalisasi, sehingga menjadi model bagi beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Karena itu, ia menilai inflasi yang terkendali lahir dari kerja sama dan program yang terstruktur.
Aktivitas Kota Menguat, Transaksi Nontunai Mendorong PAD
Ricky menilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil ikut membuka ruang aktivitas warga. Ia melihat Makassar berkembang bukan hanya sebagai kota perdagangan dan budaya, tetapi juga sebagai kota wisata dan urban lifestyle. Berbagai kegiatan publik seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, dan ekonomi kreatif terus meningkat.
“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.
“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.
BI Menyebut Digitalisasi ASN sebagai Pendorong Perubahan Perilaku
Ricky menilai pemerintah kota memulai digitalisasi dari perubahan perilaku. Ia menyebut ASN kini mengambil peran sebagai contoh penggunaan mobile banking dan QRIS.
“Saat ini, lebih dari 70% ASN telah menggunakan layanan digital tersebut, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tuturnya.
ETPD Mengalihkan Retribusi dan Pajak ke Skema Nontunai
Ricky menyoroti program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digawangi Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia. Program ini mendorong peningkatan PAD melalui pembayaran nontunai untuk retribusi dan pajak, sekaligus mendorong belanja pemerintah agar lebih transparan.
“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.
Pemkot Menguatkan Kolaborasi Perbankan dan Sistem Pengelolaan Kas
Ricky menilai Pemkot Makassar membangun kolaborasi dengan Bank Sulselbar dan bank lainnya untuk mengoptimalkan layanan yang sudah ada. Pemkot juga menerapkan Cash Management System untuk mendukung agenda digitalisasi daerah.
Ricky Menutup dengan Penegasan: Hasil Lahir dari Kolaborasi dan Transformasi
Pada penutup pemaparannya, Ricky menegaskan bahwa kombinasi kebijakan dan transformasi digital membuat Makassar menjaga pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, menahan inflasi tetap rendah, dan meningkatkan dinamika kota.
“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (Ar)
