Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus meneguhkan komitmen pembangunan inklusif dengan memasukkan wilayah kepulauan sebagai bagian penting agenda pembangunan kota.
Pemkot Gandeng Kampus untuk Kebijakan Berbasis Riset
Untuk mewujudkannya, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyusun kebijakan berbasis riset dan data.
FISIP Unhas Serahkan Policy Brief di Balai Kota
Komitmen itu muncul dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Dalam forum tersebut, FISIP Unhas menyampaikan policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Rekomendasi Tata Kelola Pulau yang Berkelanjutan
Selanjutnya, FISIP Unhas memaparkan rekomendasi strategis tentang pengelolaan kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau. Tim penyusun menyusun policy brief itu sebagai respons atas tantangan pembangunan kepulauan yang selama ini menghambat akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Andi Ahmad Yani: Hindari “One Size Fits All”
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pembangunan kepulauan Kota Makassar. Ia menilai kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya menerapkan pendekatan one size fits all, yakni satu model kebijakan yang pemerintah berlakukan seragam di pulau-pulau Kecamatan Sangkarrang.
Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, persoalan, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, melalui pertemuan ini, FISIP Unhas menawarkan model tata kelola yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tau, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
Unhas Dorong Island Policy Proofing
Lebih lanjut, Andi Ahmad Yani menjelaskan bahwa FISIP Unhas mendorong penerapan Island Policy Proofing. Melalui mekanisme itu, pemerintah memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran. Dengan begitu, kebijakan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau,” tuturnya.
“Harapannya, masalah bisa diselesaikan jauh lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambung dia.
Sampah Jadi Isu Mendesak, Ancaman Mikroplastik
Selain itu, Andi Ahmad Yani menguraikan sejumlah isu krusial yang masyarakat pulau masih hadapi, mulai dari keterbatasan layanan publik—transportasi, kesehatan, pendidikan, air minum—hingga persoalan pengelolaan sampah. Ia menilai persoalan sampah menjadi isu paling mendesak karena langsung mempengaruhi masyarakat dan lingkungan laut.
“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Solusi Inovatif: Sampah Diolah Jadi Energi
Kemudian, ia menyebut salah satu solusi inovatif, yakni masyarakat memanfaatkan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar. Ia menambahkan bahwa BRIN melakukan riset terkait gagasan tersebut dan Makassar dapat mengadaptasinya di pulau-pulau.
“Kalau ini bisa diterapkan, selain mengurangi sampah, juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi. Sampah tidak lagi dibuang ke laut, tetapi dimanfaatkan,” katanya.
Unhas Siap Dampingi Pemkot lewat Riset dan Kolaborasi
Di sisi lain, Andi Ahmad Yani menegaskan FISIP Unhas siap membantu Pemkot Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, dan kolaborasi lintas disiplin bersama fakultas lain seperti kelautan dan teknik.
“Kami datang untuk memberi saran sekaligus membuka peluang kerja sama. Tidak mudah mengaplikasikan kebijakan,” tuturnya.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, kami optimistis persoalan-persoalan di pulau bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut dia.
Wali Kota: Kebijakan Harus Punya Dasar Ilmiah
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut kontribusi akademik Unhas untuk pembangunan kepulauan. Ia menegaskan Pemkot Makassar menempatkan kepulauan sebagai bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan kota, terutama untuk mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan antara daratan dan pulau.
“Dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” katanya.
“Ini relevan dengan kondisi kekinian, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau,” lanjutnya.
Program 2026: Kapal, Dermaga, dan Sekolah Rakyat
Untuk tahun 2026, Munafri memastikan Pemkot Makassar menyiapkan program strategis untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kepulauan. Pemkot menargetkan penyediaan kapal transportasi laut, mengembangkan dermaga, serta membangun sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan jalan tahun ini. Tapi memang prosesnya masih dicarikan konsep,” ujar Munafri.
Selain itu, Munafri menilai Pemkot perlu menyediakan dermaga yang layak karena Dermaga Kayu Bangkoa masih belum memenuhi standar dermaga penumpang yang representatif.
Sekolah Rakyat Konsep Boarding dan Opsi Asrama
Di sektor pendidikan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat berkonsep boarding school. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di pulau kepada Kementerian Sosial.
“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang ketat, seperti kebutuhan lahan tujuh hektar, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” terangnya.
Munafri menjelaskan keterbatasan jenjang pendidikan di pulau membuat banyak anak hanya bersekolah sampai tingkat tertentu. Karena itu, Pemkot menilai konsep boarding menjadi solusi efektif. Sebagai pelengkap, Pemkot Makassar juga menyiapkan rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan hingga SMA karena pulau masih kekurangan akses SMA.
“Ini untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat kondisi geografis,” jelasnya.
Pemkot Tegaskan Tahapan Anggaran dan Fokus Lingkungan
Namun, Munafri menegaskan Pemkot Makassar tetap melewati proses perencanaan dan penganggaran yang matang serta menyesuaikan seluruh program dengan kemampuan fiskal daerah.
“ Tidak semua yang kita rencanakan hari ini bisa langsung diterapkan. Ada proses penganggaran dan perencanaan yang harus kita lalui,” ujarnya.
Terkait lingkungan, Munafri menyampaikan Pemkot Makassar mengoptimalkan insinerator dengan penerapan standar yang lebih baik. Pemkot mengarahkannya agar insinerator tidak sekadar membakar sampah, melainkan memenuhi standar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran murni, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (Ar)
