MAKASSAR—Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih 2024, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan mengenai efisiensi anggaran dalam pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Arahan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Presiden menegaskan pentingnya efisiensi anggaran agar setiap kebijakan pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Munafri Arifuddin menyatakan bahwa dirinya dan Aliyah menyimak dengan baik arahan Presiden terkait efisiensi anggaran.
Menurutnya, langkah ini memungkinkan pemerintah daerah lebih fokus menjalankan program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
“Kami hadir dan mendengarkan arahan Pak Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran. Ini penting agar kebijakan yang diambil dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Appi.
Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu menambahkan bahwa ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden, terutama mengenai peran KIM dalam mendorong kemajuan Indonesia.
Appi menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sangat tepat, terutama dalam memangkas biaya perjalanan dinas dan agenda lain yang tidak terlalu mendesak.
“Pak Prabowo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan untuk mengurangi program-program sosial seperti makan siang gratis, tetapi lebih kepada penghematan biaya perjalanan dinas dan seminar yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Appi juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat. Justru, penghematan ini memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Efisiensi ini memastikan anggaran digunakan untuk hal yang benar-benar penting. Jika ada dana yang bisa dihemat, maka harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Menurutnya, arahan Presiden ini menjadi panduan bagi kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan negara agar tidak terbuang sia-sia untuk kepentingan yang kurang mendesak.
Penulis:Ardhi
