Lintaskabar.id, Makassar – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jabir, menghadiri penandatanganan kontrak antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Hutama Karya.
Kontrak ini menetapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung DPRD Sulawesi Selatan serta DPRD Makassar yang rusak akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025. Proses penandatanganan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025).
Pemerintah Mengalokasikan Rp90 Miliar untuk Tahap Pertama
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Sulawesi Selatan, M. Yamin Thalib, menyampaikan bahwa tahap awal proyek mengalokasikan anggaran Rp90 miliar untuk menangani kerusakan berat di gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan.
“Untuk penanganan pascakerusuhan, kontraknya disatukan sehingga mencakup kegiatan di Kota Makassar dan Provinsi. Di Makassar ada dua bangunan yang ditangani, namun kontrak yang berjalan saat ini baru untuk bangunan sayap kanan. Sementara bangunan utama atau ruang paripurna kemungkinan masuk pada tahap kedua,” jelas Yamin.
Rekonstruksi Meliputi 11 Masa Bangunan
Yamin memaparkan bahwa penanganan mencakup beberapa bagian gedung DPRD Sulsel.
“Ada sekitar 11 masa bangunan. Yang direkonstruksi adalah bangunan Sekretariat karena termasuk bangunan tua. Gedung utama sudah masuk dalam kontrak tahap pertama,” ujarnya.
Kontrak Rp10 Miliar Ditargetkan Rampung Juni 2026
Yamin menegaskan bahwa kontrak tahap pertama bernilai sekitar Rp10 miliar dengan masa pengerjaan enam bulan. Ia menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Juni 2026.
“Kemarin sudah dilakukan analisis terhadap tingkat kerusakan untuk menentukan mana yang masuk kategori rehabilitasi dan mana yang direkonstruksi. Beberapa bangunan tampak rusak berat, tetapi secara struktur masih memungkinkan untuk direhabilitasi,” tambahnya.
Ia memastikan PT Hutama Karya menjadi pemenang tender proyek tersebut.
Harapan DPRD Sulsel terhadap Kelancaran Proyek
Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir, berharap proses rehabilitasi berjalan tanpa hambatan dan rampung tepat waktu.
“Kami berharap proyek ini bisa segera diselesaikan agar para anggota dewan dapat kembali berkantor seperti biasa,” ujarnya.
