Lintaskabar.id, Semarang – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Sebaliknya, ia meminta seluruh jajaran menghadirkan capaian konkret yang benar-benar dapat mereka realisasikan.
Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan penegasan itu saat membuka Rakor PAD di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).
“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Tapi ini harus kita achieve, kita harus mampu untuk merealisasikan,” tegas Appi di hadapan peserta rakor.
Appi Sebut Rakor Sebagai “Akad” dan Tanggung Jawab Moral
Lebih lanjut, Appi menilai rakor ini menjadi komitmen bersama yang membawa konsekuensi moral bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, ia meminta peserta memegang teguh tanggung jawab tersebut.
“ Ini adalah janji kita, artinya ini akad. Kalau akad yang tidak diselesaikan, konsekuensinya dosa,” tuturnya.
“Jadi saya berharap ini menjadi akad untuk kita semua, untuk kita memaksimalkan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tujuan kita hadir di tempat ini,” smabung Munafri.
Dorong OPD Berinovasi dan Hindari Pemborosan Anggaran
Selain itu, Appi mengingatkan peserta agar tidak sekadar hadir dan menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan dampak nyata. Dengan demikian, ia menuntut setiap perangkat daerah menyerap materi serta diskusi para narasumber untuk kemudian menerapkannya dalam kebijakan.
“Begitu naif rasanya kalau kita cuma datang, buang-buang anggaran, lalu apa yang kita dapatkan tidak semaksimal apa yang bisa kita lakukan,” katanya.
Oleh sebab itu, Appi mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bapenda dan SKPD lainnya, untuk menghadirkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan di bidang masing-masing.
“Kita harus mampu punya inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan berbagai macam potensi yang bisa digali dari tempat masing-masing,” tegasnya.
Target PAD Rp2,7 Triliun dan Akselerasi Digitalisasi
Selanjutnya, Appi meyakini potensi PAD Kota Makassar sangat besar. Ia menargetkan pendapatan daerah tidak berada di bawah Rp2,7 triliun jika seluruh jajaran bekerja maksimal dan terukur. Untuk mengejar target tersebut, ia meminta OPD memperkuat pengelolaan pendapatan melalui pendekatan digitalisasi.
“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” tambahnya. (Ar)
