Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan pembangunan kawasan urban farming terintegrasi pada 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perencanaan Edufam Dimulai di Dua Kecamatan
Melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Pemkot Makassar memulai perencanaan pembangunan dua kawasan urban farming di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Biringkanaya dalam konsep Edukasi Farming (Edufam).
Saat ini, Pemkot Makassar telah membawa proses perencanaan tersebut ke tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai langkah awal sebelum pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi lintas perangkat daerah.
Tahap Awal Masuk Pengadaan ULP
Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan Edufam pada 2026 telah memasuki fase awal.
“Perencanaan ini, kami perkirakan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan, mulai dari proses di ULP hingga pemilihan konsultan,” jelasnya, Jumat (9/1/2026).
“Setelah itu, sekitar bulan Maret, kita mulai masuk ke pekerjaan fisik,” sambung Aulia.
Penimbunan Lahan Jadi Fokus Awal Pembangunan
Pada tahap awal, DP2 memfokuskan pekerjaan pada penimbunan lahan di kawasan Barombong serta melanjutkan penimbunan di kawasan Sudiang. Penimbunan di Sudiang sebelumnya telah dilakukan sebagian melalui anggaran perubahan dan akan dilanjutkan melalui anggaran pokok tahun berjalan.
Setelah penimbunan rampung, Pemkot Makassar akan melanjutkan pembangunan fisik lainnya secara bertahap.
“Rencana Edufam, di Barombong dan Edufam Sudiang. Di lokasi ini semua kegiatan terintegrasi, mulai dari kebun pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, sampai dengan pengolahan sampah,” tutur Aulia.
Edufam Dikembangkan Sebagai Pusat Edukasi Perkotaan
Aulia menegaskan bahwa konsep Edufam tidak hanya menitikberatkan pada produksi pangan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, dan peternakan yang adaptif dengan karakter wilayah perkotaan.
Pemkot Makassar melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor dalam pengembangan kawasan Edufam agar pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan. Kelima OPD tersebut yakni DP2, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Pembagian Peran OPD di Kawasan Edufam
Pemkot Makassar menugaskan Dinas PU untuk membangun jalan dan infrastruktur pendukung kawasan Edufam, sementara Dinas Perhubungan menangani penerangan serta kelistrikan.
“Sementara Dinas Ketahanan Pangan membangun cold storage untuk penyimpanan hasil panen Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani,” jelas Aulia.
“Sementara itu, DP2 berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” lanjut dia.
Urban Farming Jadi Program Unggulan DP2 2026
Aulia menegaskan bahwa pada 2026 urban farming terintegrasi menjadi program unggulan utama DP2 Makassar. Selain itu, DP2 tetap menjalankan program penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
“Khusus di Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi lokasi yang paling luas dibandingkan kawasan Edufam lainnya,” terang Aulia.
Targetkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Warga
Melalui program Edufam, Pemkot Makassar menargetkan penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemandirian ekonomi warga.
“Serta menjadikan kawasan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan,” harapnya.
Bantuan Urban Farming Menjangkau 15 Kecamatan
Di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan perkotaan, Pemkot Makassar memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan.
Melalui DP2, Pemkot Makassar mendorong pengembangan urban farming terintegrasi yang menjangkau langsung kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan.
Aulia menyampaikan bahwa DP2 telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan, khususnya bagi KWT yang aktif dan layak menerima dukungan.
“Untuk kelompok wanita tani, bantuannya beragam. Mulai dari bibit tanaman buah, tanaman, berbagai jenis bibit tanaman, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar,” jelas Aulia.
Verifikasi Kelompok Jadi Syarat Penerima Bantuan
Saat ini, program tersebut telah menjangkau 15 kecamatan, meski belum seluruh kelurahan menerima bantuan. Dari total 348 KWT, tercatat 266 KWT masih aktif dan menjadi sasaran verifikasi.
“Nah, itu yang kami lakukan verifikasi, mana yang layak mendapatkan bantuan. Penilaiannya juga tergantung proposal yang mereka ajukan,” ungkapnya.
DP2 menindaklanjuti setiap proposal dengan survei lapangan untuk memastikan kesiapan dan kemampuan kelompok penerima bantuan.
“Misalnya mereka mengajukan kandang ayam dan ayamnya, kami cek dulu apakah memang mereka layak dan mampu mengelola peternakan tersebut,” tambahnya.
Urban Farming Disesuaikan dengan Kondisi Wilayah
Selain itu, DP2 Makassar terus mengembangkan konsep urban farming terpadu yang mencakup pertanian, perikanan, peternakan, budidaya maggot, hingga jamur. Namun, DP2 menyesuaikan penerapannya dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Seperti di Kecamatan Wajo, pekarangan rumah warga relatif terbatas. Jadi kami arahkan ke budidaya jamur dan budidaya maggot yang tidak membutuhkan lahan luas,” tutup Aulia. (Ar)
