Lintaskabar.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari pemantauan kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan.
Appi, sapaan Munafri Arifuddin, bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga di sekitar Pasar Tradisional Pannampu.
Permukiman Padat Jadi Fokus Penataan
Di lokasi itu, keduanya melihat rumah-rumah warga yang berdempetan, jalan sempit, dan lingkungan dengan kepadatan tinggi.
Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian layak.
Rombongan juga berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka.
Pemkot Usulkan Hunian Vertikal
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat langsung kawasan kumuh di Kecamatan Tallo.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.
Ia menjelaskan, hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk menata permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang tinggal di lahan terbatas.
Dengan konsep ini, pemerintah berharap kawasan menjadi lebih tertata dan warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, terutama di sekitar Pasar Pannampu.
Pemkot Harap Sinergi Pusat dan Daerah
Karena itu, Pemkot Makassar berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh tersebut.
“Kunjungan lapangan ini, kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” harapnya.
Data RTLH Jadi Dasar Penanganan
Berdasarkan data yang dihimpun, Kelurahan Pannampu memiliki 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK).
Jumlah penduduk itu ikut mendorong kepadatan permukiman, terutama di sekitar Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Hasil pendataan pemerintah kota menunjukkan masih ada 117 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Sementara jumlah kepala keluarga yang menempati RTLH mencapai 154 KK, dengan total sekitar 575 jiwa.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan kumuh sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.
Pemkot Siapkan Perbaikan Rumah dan Infrastruktur
Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah pada 2025 telah mengalokasikan bantuan perbaikan 20 unit rumah tidak layak huni dengan total anggaran Rp400.000.000.
Untuk tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target 10 unit rumah tidak layak huni yang kini masih dalam tahap verifikasi.
Selain menangani RTLH, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur dasar, meliputi jalan lingkungan dan sistem drainase melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan langkah itu, pemerintah berharap kualitas lingkungan permukiman meningkat, potensi genangan berkurang, serta kawasan hunian menjadi lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat. (Ar)
