Lintaskabar.id, Makassar – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar, yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, memberikan sejumlah catatan strategis dalam rapat kerja Komisi II untuk mengevaluasi dan memproyeksikan program kerja kementerian/lembaga tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa (25/11/2025).
Taufan Pawe mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN, mitra kerja utama Komisi II, dengan menyebutkan bahwa progres pencapaian kementerian ini sudah mencapai 98%. “Saya yakin Kementerian ATR/BPN akan bisa mencapai target 100 persen,” ujar Taufan Pawe.
Meskipun kementerian ini kerap menjadi sorotan karena berbagai masalah agraria, Taufan optimistis di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, kementerian tersebut akan dapat menjaga marwah institusinya.
Catatan Kritis untuk Penyelenggara Pemilu
Terkait dengan kinerja penyelenggara pemilu—KPU dan Bawaslu—Taufan menilai pemaparan mereka secara umum sudah cukup memuaskan. Namun, ia memberikan sejumlah catatan penting untuk perbaikan, terutama dalam menyongsong pemilu 2026. Taufan menekankan bahwa banyaknya masalah yang muncul dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 harus dijadikan pembelajaran berharga.
“Saya optimis bahwa dengan dukungan dan kritik konstruktif dari Komisi II, Pemilu 2026 akan menjadi momentum yang lebih baik untuk penyelenggara pemilu,” ujar Taufan.
Efisiensi Anggaran, Bukan Alasan Menurunkan Kinerja
Menanggapi isu efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada 2026, Taufan mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. “Efisiensi anggaran memang penting, tetapi itu tidak boleh menghambat kinerja optimal kementerian dan lembaga,” katanya.
Menurut Taufan, Presiden Prabowo Subianto berupaya mencegah pemborosan anggaran, dan efisiensi seharusnya diartikan sebagai langkah agar program tetap berjalan dengan baik meskipun ada penghematan.
Pembenahan Sistem Kepemiluan Menuju 2029
Komisi II juga telah memiliki gambaran tentang pembenahan sistem kepemiluan menjelang Pemilu 2029. Taufan menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai pembelajaran besar untuk melakukan perbaikan ke depan.
Fokus utama pembenahan adalah memastikan bahwa sistem kepemiluan masa depan benar-benar demokratis dan efektif. Taufan juga menekankan pentingnya pengoptimalan rekrutmen di KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan kualitas penyelenggaraan yang lebih baik.
Sosialisasi yang maksimal di masyarakat juga disebut Taufan sebagai kunci utama untuk membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai sistem kepemiluan yang ideal.
“Untuk itu, sosialisasi yang maksimal di masyarakat harus dilakukan agar mereka dapat memahami sistem kepemiluan yang tepat dan ideal,” pungkasnya.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mitra kerjanya, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghalangi pelayanan publik yang optimal, serta berupaya menciptakan regulasi yang lebih baik menjelang Pemilu 2029. (Ar)
