Lintaskabar.id, Makassar – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan, terutama dana bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota dan dana sharing BPJS yang dinilai berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri sidang tersebut.
Demokrat Nilai Kinerja APBD Sulsel Belum Maksimal
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel, Heriwawan, menilai pelaksanaan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Namun, ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
“Fraksi Partai Demokrat secara keseluruhan menilai pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kondisi keuangan yang masih terkendali, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut secara serius,” ujar Heriwawan.
Fraksi Demokrat mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,38 triliun atau sekitar 90 persen dari target. Meski tergolong baik, capaian tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Heriwawan, penurunan itu dipicu rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp4,74 triliun atau 84,80 persen dari target. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan penerimaan sekitar Rp849,23 miliar sekaligus menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Penyerapan Belanja dan Dana Daerah Jadi Sorotan
Selain pendapatan, Fraksi Demokrat juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp9,12 triliun atau 88,07 persen. Meski demikian, penyerapan belanja modal dinilai belum optimal karena baru mencapai 63,90 persen.
Tak hanya itu, pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan baru terealisasi 45,94 persen. Penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota juga baru mencapai 51,35 persen sehingga masih terdapat dana Rp191,02 miliar yang belum disalurkan.
Menurut Demokrat, kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Demokrat Desak Pemprov Bayar Dana Bagi Hasil dan Sharing BPJS
Fraksi Demokrat juga menyoroti kewajiban keuangan daerah yang masih cukup besar. Walaupun nilainya turun dari Rp2,05 triliun menjadi Rp1,01 triliun, Pemprov Sulsel masih memiliki saldo utang beban sebesar Rp605,68 miliar dan piutang daerah yang meningkat menjadi Rp86,03 miliar.
Heriwawan menegaskan pemerintah provinsi harus segera menyelesaikan kewajiban tersebut, terutama dana bagi hasil kepada kabupaten/kota dan dana sharing BPJS.
“Fraksi Partai Demokrat menyorot tajam adanya dana bagi hasil dengan kabupaten/kota dan kewajiban kepada pihak ketiga yang cukup tinggi sekitar Rp1 triliun yang harus segera diselesaikan, termasuk dana sharing BPJS yang sangat mempengaruhi kondisi fiskal daerah kabupaten/kota,” tegas Heriwawan.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi tolok ukur kredibilitas sekaligus komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pendidikan dan Kesehatan Masih Perlu Ditingkatkan
Selain aspek fiskal, Fraksi Demokrat juga menilai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan belum berjalan optimal.
Penyerapan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dinilai masih rendah. Sementara itu, realisasi program pelayanan dasar di sektor kesehatan baru mencapai 74,29 persen. Adapun peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan hanya terealisasi 19,35 persen.
Fraksi Demokrat juga mengkritisi dokumen pertanggungjawaban APBD yang belum memuat indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Akibatnya, dampak pelaksanaan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat belum tergambar secara utuh.
Demokrat Minta Pemprov Perbaiki Pengelolaan APBD
Menutup pandangan fraksinya, Heriwawan meminta Pemerintah Provinsi Sulsel meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pendapatan daerah, mempercepat pembangunan, serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 berada dalam kondisi yang cukup aman namun belum optimal. Berbagai tantangan yang ada memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan, peningkatan penerimaan daerah, percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan dasar agar pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkas Heriwawan. (Ar)
