MAKASSAR—Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa, turut hadir dalam Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) yang digelar oleh Bappenas melalui proyek Indonesia Ocean for Prosperity (LAUTRA) di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar.
Acara ini difokuskan pada perumusan strategi pendanaan jangka panjang guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Peserta workshop mendalami konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menyatukan keberlanjutan ekosistem laut dengan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.
Konsep ini dianggap krusial dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, terutama dalam Komponen 3 Proyek LAUTRA yang memperoleh dukungan dari Hibah ProBlue oleh Bank Dunia.
Prof. JJ menyoroti pentingnya kelembagaan yang kuat dalam mengelola kawasan konservasi laut.
“Kita perlu lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola trust fund kawasan konservasi laut, seperti yang dilakukan di Kapoposang, Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi contoh untuk wilayah lain,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan keterbatasan dana APBD dalam mengelola kawasan konservasi laut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ekonomi untuk menilai nilai ekonomi dari kawasan konservasi tersebut, termasuk potensi kerugian jika pengelolaan tidak berjalan dengan baik.
“Tanpa pengelolaan yang baik, kita bisa kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegas Prof. JJ.
Lebih jauh, Rektor Unhas menjelaskan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains, serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal,” tambahnya.
Workshop ini juga mengupas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung konservasi laut serta menggali berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diimplementasikan.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, memaparkan bahwa Indonesia telah merancang peta jalan ekonomi biru untuk periode 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) dan kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.
Beragam mekanisme pendanaan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta menjadi solusi utama dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Dengan pendanaan berkelanjutan, tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dapat diatasi melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.
Penulis: Anugrah
