Lintaskabar.id, Jakarta – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026) dengan membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga bergabung dalam aksi tersebut. Mereka menyusun lima tuntutan itu melalui konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan mahasiswa telah menyepakati lima tuntutan yang menjadi fokus aksi.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” ujar Dimas, Kamis (11/6/2026).
Tuntut Pemerintah Hentikan Pemborosan APBN
Mahasiswa menempatkan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu tuntutan utama.
Mereka meminta pemerintah menggunakan anggaran negara secara lebih efektif dan mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendorong pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Desak Penurunan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok
Mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
Menurut mereka, kenaikan berbagai kebutuhan dasar telah menekan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Soroti Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Selain isu ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Tolak Militerisme di Ranah Sipil
Mahasiswa turut menyoroti isu militerisme di ruang sipil. Mereka meminta pemerintah menjaga batas yang jelas antara urusan militer dan sipil sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
Menurut mereka, pemerintah harus memastikan ruang sipil tetap independen dan bebas dari intervensi yang berpotensi mengurangi prinsip-prinsip demokrasi.
Minta Pemerintah Akui Kesalahan
Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa mendesak pemerintah mengakui kesalahan atas sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik.
Mereka juga meminta pemerintah berhenti menghindari kritik dan lebih terbuka terhadap masukan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.
Massa Sempat Dialihkan dari Bundaran HI
Di tengah pelaksanaan aksi, sejumlah bus yang membawa mahasiswa dari Kampus UI Depok tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI sesuai rencana awal.
Petugas mengarahkan rombongan menuju kawasan Dukuh Atas sebelum bergerak ke sekitar Gedung DPR RI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan pihaknya masih berupaya mengonsolidasikan massa yang terpisah akibat pengalihan rute tersebut.
“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.
Polisi Tawarkan Lokasi Alternatif
Sementara itu, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat penyampaian aspirasi karena merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Karena itu, polisi menawarkan lokasi alternatif agar demonstrasi tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu aktivitas publik.
“Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR. Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.(**)
