Lintaskabar.id, Makassar – Legislator DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nirawati, menyoroti operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih perlu evaluasi, terutama pada pengolahan bahan baku dan kualitas makanan penerima manfaat.
Politisi Gerindra itu mengatakan, temuan di lapangan muncul setelah adanya laporan makanan bermasalah akibat proses pengolahan yang kurang maksimal.
“Kami ketika turun ke lapangan dan mendapatkan informasi terkait persoalan yang muncul, tentu langsung mencari penjelasan dari pihak terkait mengenai penyebabnya,” ujarnya, Senin (11/5).
Menurutnya, persoalan utama dapur MBG terletak pada penanganan bahan baku yang belum memiliki standar jelas sehingga memengaruhi kualitas makanan.
“Ada beberapa kasus makanan yang bermasalah disebabkan bahan baku seperti ayam terlalu lama berada di luar sebelum diolah, sehingga kualitasnya menurun. Ada juga makanan yang kurang matang karena waktu memasaknya tidak cukup,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah menetapkan standar waktu dan prosedur pengolahan bahan baku agar kualitas serta keamanan makanan tetap terjaga.
Minta Variasi Menu dan Pelatihan
Andi Nirawati juga meminta pengelola dapur meningkatkan kapasitas juru masak, asisten juru masak, kepala SPPG, dan ahli gizi melalui pelatihan khusus.
Ia menilai langkah itu penting agar dapur MBG mampu menghadirkan menu yang lebih variatif.
“Menu yang disajikan harus memiliki standar dan variasi yang baik, baik untuk masyarakat pedesaan maupun perkotaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan pengelola agar tidak menyajikan menu yang monoton karena bisa membuat penerima manfaat bosan.
“Kalau menunya terus sama, penerima manfaat bisa bosan dan akhirnya mencari alasan untuk tidak mengonsumsi makanan tersebut,” katanya.
Dorong Pengawasan Publik
Selain itu, Andi Nirawati meminta pengelola mendata alergi penerima manfaat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat bahan makanan tertentu.
“Bisa saja ada anak yang mengalami gangguan kesehatan karena alergi terhadap bahan makanan tertentu yang tidak terdata,” ujarnya.
Ia juga mendukung pembentukan sistem pengaduan publik agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dan masukan terkait operasional dapur MBG.
“Mungkin perlu dibuat sistem atau link pengaduan agar masyarakat bisa memberikan koreksi dan masukan tanpa harus menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (**)
