Lintaskabar.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin pemerintah kota menjaga harmoni sosial di tengah dinamika perkotaan yang kian kompleks. Pemerintah Kota Makassar mengelola keberagaman secara aktif dan menjadikannya fondasi masyarakat inklusif.
Sebelumnya, Makassar hanya masuk nominasi kota toleran pada 2025. Kini, pemerintah kota berhasil membawa Makassar menembus 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia. Capaian ini menunjukkan konsistensi kebijakan serta langkah nyata dalam membangun kehidupan yang saling menghargai.
Indeks Toleransi Akui Kinerja Pemerintah
SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) di Jakarta pada 22 April 2026 dan menempatkan Makassar dalam daftar tersebut. Lembaga ini menilai komitmen pemerintah daerah melalui regulasi, implementasi kebijakan, dan dinamika sosial masyarakat.
Ketua FKUB Makassar, Arifuddin Ahmad, mengapresiasi capaian ini. Ia menilai pemerintah, birokrasi, dan masyarakat berhasil membangun kolaborasi yang solid.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan inklusif pemerintah berjalan selaras dengan partisipasi aktif warga dalam menjaga toleransi.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Arifuddin menekankan peran seluruh elemen dalam menjaga ekosistem sosial yang kondusif. FKUB terus mendorong dialog lintas agama, membuka ruang komunikasi, dan menjembatani berbagai dinamika di masyarakat.
“Kepemimpinan wali kota memberikan arah kebijakan inklusif, birokrasi bekerja konsisten, dan masyarakat menjaga nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga konsistensi dan memperluas ruang dialog lintas agama.
Lompatan Peringkat Tunjukkan Perbaikan Nyata
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi IKT telah berjalan sejak 2015 untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam membangun kota toleran dan inklusif.
Ia menyebut Makassar melonjak dari peringkat ke-52 pada 2024 ke posisi ke-9 pada 2025.
“Lompatan ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” ujarnya.
Dengan demikian, upaya pemerintah dan masyarakat mulai menunjukkan dampak yang terukur.
Program Nyata Perkuat Toleransi
Kepala Kesbangpol Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa pemerintah menjalankan berbagai program strategis secara konsisten. Pemerintah memfasilitasi perayaan hari besar keagamaan, menyalurkan hibah ke organisasi keagamaan, serta memperkuat peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.
“Capaian ini lahir dari proses panjang melalui kebijakan terukur dan dukungan semua pihak,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar bersama Kementerian Agama menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan untuk menanamkan nilai toleransi sejak tingkat dasar.
Komitmen Jangka Panjang Bangun Kota Inklusif
Pada akhirnya, pemerintah tidak sekadar mengejar indikator penilaian. Sebaliknya, Pemkot Makassar membangun fondasi sosial yang kuat agar kota ini tetap menjadi ruang hidup yang aman, damai, dan inklusif bagi seluruh warganya.
“Ini bukan sekadar prestasi, tetapi komitmen jangka panjang untuk menjaga Makassar sebagai rumah bersama,” tutup Fathur.
Capaian ini sekaligus menempatkan Makassar sejajar dengan kota besar lain yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga keberagaman. (Ar)
