Lintaskabar.id, Makassar – Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Sulawesi Selatan mendatangi DPRD Sulsel untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Rabu (29/4/2026).
Ketua FSPMI Sulsel Fikasianus Iccang bersama perwakilan buruh menemui langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo di kantor sementara DPRD di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Jalan AP Pettarani.
FSPMI Soroti Perubahan Sistem Pengangkutan
FSPMI menyoroti kebijakan baru pengangkutan barang resi di kapal Pelni. Sebelumnya, buruh mengangkut barang secara manual, namun kini petugas menggunakan alat bantu dalam proses tersebut.
Perubahan ini berdampak langsung pada berkurangnya peran buruh di lapangan.
“Dulu buruh memikul barang resi, sekarang semuanya menggunakan alat. Dampaknya, pekerjaan buruh berkurang,” ujar Fikasianus.
FSPMI Kritik Aturan Overbagasi
Selain itu, FSPMI mengkritik penerapan aturan overbagasi yang dinilai belum jelas dan tidak konsisten. Aturan menetapkan batas maksimal barang bawaan penumpang sebesar 40 kilogram.
Namun, petugas di lapangan tetap mengenakan biaya tambahan meski berat barang belum melampaui batas karena mempertimbangkan volume.
“Kami belum mengetahui dasar penerapannya, apakah berdasarkan berat, volume, atau kebijakan petugas,” jelasnya.
Area Timbangan Dinilai Menghambat Aktivitas
FSPMI juga menyoroti kondisi area timbangan barang yang sempit. Keterbatasan ruang ini menghambat pergerakan buruh yang harus bekerja cepat dalam aktivitas bongkar muat.
FSPMI Minta DPRD Jadi Fasilitator
Selanjutnya, FSPMI meminta DPRD Sulsel memfasilitasi penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat. Mereka menilai sebagian besar kebijakan pelabuhan berasal dari pusat sehingga perlu penanganan di tingkat nasional.
Fikasianus menegaskan buruh siap memperjuangkan aspirasi hingga ke pusat meski dengan keterbatasan biaya.
“Kami berharap DPRD bisa menyampaikan langsung ke pusat agar kondisi di Pelabuhan Makassar mendapat perhatian,” katanya.
DPRD Pastikan Tindak Lanjut Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi FSPMI.
“Ini kemungkinan kebijakan pusat. Namun, kami akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” tegasnya. (Ar)
