Lintaskabar.id, Makassar – DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pijakan utama arah pembangunan lima tahun ke depan.
Lembaga legislatif menilai, RPJMD memiliki peran strategis sebagai dasar hukum dan acuan seluruh program pemerintah kota. Tanpa kejelasan dokumen tersebut, pelaksanaan pembangunan dianggap tidak akan berjalan maksimal.
“RPJMD adalah fondasi seluruh kebijakan pembangunan. Karena itu, pengesahannya perlu dipercepat agar program prioritas bisa segera dijalankan,” ujar Ketua DPRD Makassar, Supratman, Senin (30/6).
DPRD mengingatkan, sesuai ketentuan, RPJMD wajib disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan Wali Kota. Targetnya, dokumen itu dapat rampung dan disahkan bulan depan.
Meski RPJMD masih dalam tahap finalisasi, DPRD tetap mendorong pemerintah kota untuk melanjutkan sejumlah program prioritas masyarakat, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis.
“Seragam sekolah gratis merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan tetap dijalankan secara bertahap,” tambah Supratman.
Selain bidang pendidikan, DPRD juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang dinilai berpengaruh langsung terhadap citra kota. Upaya menjaga kebersihan diharapkan dapat mendorong Makassar kembali meraih penghargaan Adipura.
“Kalau sistem pengelolaan sampah belum optimal, tentu penghargaan seperti Adipura sulit dicapai,” jelasnya.
DPRD juga memberi perhatian pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai sektor utama pembangunan di masa awal pemerintahan.
Terkait pengajuan anggaran perubahan, DPRD menyatakan siap membahas lebih awal agar proses adaptasi pasca-pandemi bisa berjalan cepat dan efektif.
“Kami sudah menerima informasi bahwa Pemkot akan mengajukan anggaran perubahan pada bulan Juli atau Agustus. DPRD siap memproses segera,” ungkap Supratman.
Sementara itu, DPRD menilai perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun mendatang. Dengan adanya pembaruan struktur organisasi dan penempatan personel baru oleh Wali Kota, diharapkan kinerja OPD semakin meningkat.
“Tahun ini masih masa transisi, tapi dengan penyegaran di OPD, kami optimistis ada peningkatan, khususnya di sektor pajak dan retribusi,” tutup Supratman. (Ar)
