Lintaskabar.id, Jepang – Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperkuat konektivitas antar pulau dan meningkatkan layanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, baik untuk tahun ini maupun mendatang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan kehadirannya di Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 untuk mendorong kerja sama internasional yang dapat mengatasi berbagai kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sangkarrang, khususnya dalam hal aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.
Sebagai bagian dari komitmennya, Munafri mengadakan pertemuan dengan MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation) Jepang di Tokyo pada Jumat, 28 November 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo, yang menjadi bagian dari upaya peningkatan konektivitas antar pulau.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Counsellor for Global Strategies, YAO Mitsuhiro, dan jajaran Pemkot Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi warga kepulauan yang memerlukan solusi nyata.
Munafri menegaskan bahwa kunjungannya ke Jepang bukan sekadar diplomasi, melainkan langkah konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga kepulauan, terutama terkait transportasi laut dan pembangunan infrastruktur pelabuhan.
“Kami memiliki banyak pulau yang membuka peluang besar untuk kolaborasi. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kepulauan sebagai bagian dari transformasi Smart City yang modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.
Ia berharap kerja sama dengan MLIT Jepang ini bisa mempercepat pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo serta memperluas akses ke pulau-pulau lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kecamatan kepulauan yang lebih modern dan terintegrasi, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar warga setempat.
Melalui pengembangan Smart Island Project, Munafri berharap tercipta model pengembangan pulau yang berkelanjutan, dengan solusi berbasis teknologi yang praktis.
Munafri juga menyampaikan tantangan besar terkait kondisi ombak yang kerap mencapai 3 hingga 4 meter di perairan antar-pulau Makassar. Hal ini sangat membatasi mobilitas warga, terutama pelajar yang harus menyeberangi laut untuk bersekolah.
“Beberapa pulau tidak memiliki sekolah, sehingga pelajar harus menempuh perjalanan laut yang berat menuju pulau terdekat atau daratan. Mereka sangat membutuhkan transportasi umum seperti perahu atau kapal yang dapat menghubungkan pulau-pulau ini,” jelas Munafri.
Selain itu, ia menambahkan, banyak warga yang harus berpindah antar pulau dan melanjutkan perjalanan ke daratan kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem transportasi yang lebih efisien dan aman sangat dibutuhkan.
“Ini adalah masalah yang sedang kami carikan solusinya. Kami membutuhkan sarana transportasi yang layak dan penyeberangan laut yang aman, seperti kapal atau perahu untuk membantu warga pulau,” ujar Munafri.
Munafri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menciptakan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kesenjangan dalam pelayanan publik.
Saat ini, Kota Makassar memiliki sekitar 12 pulau berpenghuni yang memiliki peran strategis, di antaranya Pulau Langkai, Barrang Lompo, Samalona, Kodingareng Keke, Barrang Caddi, Lanjukkang, Lumu-lumu, Bone Tambung, Kodingareng, Lae-lae, Kayangan, dan Lae-lae. (Ar)
