Lintaskbar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menghadirkan hadiah istimewa pada perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-418 dengan melantik ribuan tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, secara resmi mengangkat 6.936 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pelantikan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkot dalam memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para tenaga pengabdi.
Jumlah tersebut mencakup 329 PPPK Tahap II serta 6.607 PPPK Paruh Waktu, yang seluruhnya dikukuhkan dalam prosesi di Lapangan Karebosi, Jumat sore (14/2025).
Momentum ini menjadi angin segar sekaligus jawaban atas penantian panjang para honorer yang selama puluhan tahun mengabdikan diri di berbagai OPD.
Selain itu, pelantikan tersebut menjadi langkah strategis menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja di Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa kegiatan pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi tonggak penting dalam perjalanan karier ribuan aparatur yang kini resmi menjadi bagian dari Pemkot.
Menurutnya, negara memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi panjang para honorer.
“Saya tahu betul banyak di antara Bapak dan Ibu yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun,” ujarnya.
“Kesetiaan dan komitmen ini patut diapresiasi.”
Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Penyerahan SK PPPK Tahap II serta PPPK Paruh Waktu Formasi 2025 meliputi tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Pemkot menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fokus utama dalam membangun Makassar yang maju, inklusif, dan sejahtera.
Munafri juga menegaskan bahwa seluruh PPPK telah melalui proses seleksi, verifikasi, dan validasi secara ketat untuk memastikan mereka yang lolos adalah aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
Ia bahkan menekankan pentingnya kejujuran dalam seluruh proses administrasi.
“Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau manipulasi dokumen, maka keputusan pengangkatan dapat dibatalkan. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
Mantan bos PSM itu pun berharap seluruh PPPK dapat menunjukkan kinerja terbaik. Ia mengingatkan pentingnya etika, disiplin, serta nilai-nilai ASN dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan cepat.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah melakukan pembinaan berkelanjutan dan memberikan ruang pengembangan kompetensi agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Di tengah suasana gerimis, Munafri menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah awal baru dalam perjalanan ASN di Makassar.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah komitmen untuk seluruh warga Makassar. Saya berharap tidak ada lagi persoalan terkait status PPPK. Hari ini semuanya tuntas.”
Ia juga menitip pesan kepada keluarga para pegawai untuk terus mendukung mereka dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara.
Pelantikan ini disebutnya sebagai bagian dari upaya Pemkot Makassar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Seluruh sumber daya yang kita miliki dikerahkan untuk pelayanan maksimal,” ujarnya.
Acara ditutup dengan pertanyaan retoris yang disambut sorak antusias para peserta.
“Bagaimana rasanya pakai baju Korpri?” ucapnya, yang kemudian berharap status baru ini membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat.
Selama ini, proses pengangkatan honorer terhambat oleh kebijakan moratorium. Padahal, mereka yang kini dilantik merupakan tenaga profesional dengan kinerja yang telah teruji.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang turut hadir, menyebut pelantikan massal ini sebagai langkah penting memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan ketersediaan SDM profesional di sektor teknis, kesehatan, dan pendidikan.
Menurutnya, pengangkatan PPPK bukan hanya seremonial administratif, tetapi bagian dari strategi memperkuat birokrasi yang modern, transparan, dan berintegritas.
“Saya berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujarnya.
Aliyah juga mengungkapkan bahwa kehadiran ribuan PPPK ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pelayanan pada unit-unit yang membutuhkan tenaga tambahan. Transformasi birokrasi menuju pelayanan prima akan terus dijalankan seiring visi Pemkot membangun kota yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menyampaikan laporan terkait dasar pelaksanaan pelantikan. Seluruh proses mengacu pada ketentuan nasional dan daerah, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan BKN yang terkait dengan pengadaan PPPK.
Pelantikan ini juga berdasarkan SK Wali Kota Makassar tertanggal 30 September 2025 baik untuk PPPK Tahap II Formasi 2024 maupun PPPK Paruh Waktu Formasi 2025.
Dijelaskan bahwa dari Formasi 2024 terdapat 330 peserta yang lulus, namun satu di antaranya meninggal dunia sehingga penerima SK berjumlah 329 orang. Untuk PPPK Paruh Waktu Formasi 2025, dari total 6.656 formasi terdapat 49 orang yang tidak diusulkan penetapan NIP, sehingga jumlah yang menerima SK adalah 6.607 orang.
Kamelia menutup laporannya dengan menyebut seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memperkuat tata kelola aparatur yang profesional dan berintegritas. (Ar)
