Lintaskabar.id, Makassar –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima kunjungan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Tim Pemeriksa Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial Tahun Anggaran 2024 hingga triwulan III 2025. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.

Dalam sambutannya, Darmawangsyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan ini, yang menurutnya menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit, tetapi juga momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis pada dampak nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas utama Pemkab Gowa sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Untuk itu, Pemkab Gowa terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai bagian dari agenda uji petik, Tim BPK RI juga dijadwalkan melakukan observasi lapangan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, salah satu program strategis daerah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Kami berharap observasi ini bisa memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas kebijakan di lapangan,” ujar Darmawangsyah.

Ia turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyajikan data secara objektif dan transparan.

“Kami ingin setiap program benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi menuju Gowa yang lebih sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PM, Leo Efriansyah, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya bersama BPK RI di Gowa merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap program prioritas nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kabupaten Gowa kami pilih sebagai lokasi sampling untuk melihat langsung implementasi program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” jelasnya.

Leo juga menyoroti inovasi Pemkab Gowa dalam mendirikan SRMP 24 Gowa, yang menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini telah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional,” tuturnya.

Di sisi lain, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

“Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas serta kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” paparnya.

Masyitoh menambahkan bahwa BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PM guna menghimpun masukan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan pelaksanaan program pembangunan manusia di daerah,” pungkasnya.

Kunjungan Kemenko PM dan Tim BPK RI di Kabupaten Gowa ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan pelaksanaan dan progres program pembangunan manusia di beberapa provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada sektor pendidikan serta kesejahteraan sosial, terutama upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. (Ir)