JAKARTA — Menanggapi pemberitaan yang ramai diperbincangkan di media daring, khususnya dari salah satu media di Sulawesi Selatan pada 15 Juli 2025, Taufan Pawe memberikan klarifikasi dan membantah tegas isi dari laporan tersebut.
Taufan menyatakan bahwa informasi yang dimuat tidak benar dan dinilainya telah diframing untuk merusak citra dirinya.
“Sebetulnya saya sudah lama enggan menanggapi isu ini karena merasa tidak terlibat. Namun, karena berita yang muncul sudah sangat tendensius, saya merasa perlu memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa isu serupa pernah mencuat sebelumnya dan muncul kembali menjelang agenda politik internal partainya.
“Berita semacam ini pernah beredar menjelang Musda Golkar Sulsel 2020. Saya sangat menyayangkan hal ini kembali diangkat,” ungkapnya.
Menurut Taufan, ada indikasi motif politis di balik kemunculan berita tersebut.
“Saya menduga kuat ini berkaitan dengan Musda Golkar. Media yang memuat berita itu diduga terafiliasi dengan salah satu pihak yang bersaing,” tegasnya.
Terkait kasus yang disinggung dalam berita, Taufan menegaskan bahwa dirinya justru menjadi pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut sejak tahun 2018.
“Kasus ini terjadi pada 2018. Justru saya yang melaporkannya ke APIP, karena Kadis Kesehatan saat itu mengakui kelalaian dalam proses pembayaran kepada rekanan yang seharusnya non-tunai, tetapi dilakukan tunai,” jelasnya.
Ia menambahkan, permintaan audit investigasi kepada BPKP juga datang darinya, sebagai bentuk transparansi.
“Saya yang meminta kasus ini diproses oleh aparat penegak hukum, dan saya sendiri yang meminta audit BPKP,” tambah anggota Komisi II DPR RI itu.
Taufan juga menegaskan bahwa namanya tidak pernah disebut atau terbukti terlibat dalam proses persidangan perkara tersebut.
“Dari dua berkas perkara yang telah disidangkan, tidak ada satu pun saksi yang menyebutkan saya terlibat. Tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan saya,” tegasnya.
Meski demikian, Taufan mengaku tetap tenang dan fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.
“Saya biasa saja, sudah terbiasa menghadapi isu seperti ini. Sampai sekarang saya tetap menjalankan tugas di ruang Komisi II DPR RI,” katanya.
Ia menilai isu ini sarat muatan politis yang muncul berulang kali saat momentum tertentu.
“Ini terlalu politis. Sebagai politisi, saya paham ini adalah bagian dari risiko. Tapi saya tetap tenang, karena seorang petarung tidak gentar dengan cara-cara seperti ini,” ucap anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Taufan juga menyoroti pentingnya profesionalisme media dan akan menempuh langkah formal terkait pemberitaan yang dinilai merugikan.
“Saya akan melaporkan hal ini ke Dewan Pers karena judul yang digunakan tidak mencerminkan isi beritanya. Saya harap insan pers bekerja secara profesional,” tandasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kepolisian yang dinilainya bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
“Kepolisian sudah menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. Saya percaya Polri bekerja profesional dan independen,” tutupnya.
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak langsung mempercayai kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Tindakan hukum akan dipertimbangkan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu dan merugikan reputasi pihak terkait.
Penulis: Ardhi
