Lintaskabar.id, Makassar – DPRD Kota Makassar mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar berhati-hati dalam merencanakan pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jaringan internet pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain, menekankan bahwa setiap pengalokasian anggaran harus berbasis kebutuhan nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas proyek.

“Kita sampaikan ke teman-teman Infokom, jangan sampai pengadaan CCTV dan internet ini hanya buang-buang anggaran. CCTV yang dipasang harus berkualitas, dan yang tidak kalah penting, titik pemasangannya harus aman,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

Tri menyoroti fenomena banyaknya perangkat CCTV yang cepat rusak, hilang, atau tidak berfungsi setelah dipasang. Menurutnya, hal ini sering terjadi karena perencanaan lokasi yang tidak matang dan lemahnya perlindungan terhadap perangkat.

“Jangan sampai hari ini dipasang, minggu depan sudah hilang atau pecah. Bisa karena ulah orang jahil atau penempatan yang tidak tepat. Hal seperti ini harus diperhitungkan sejak awal,” tegasnya.

Ia juga meminta Diskominfo melakukan kajian mendalam sebelum pengadaan dilakukan, agar penggunaan anggaran efisien dan tidak asal diserap.

“Jangan karena ada anggaran perubahan, semua dipaksakan masuk. Harus selektif, fokus pada yang prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Tri menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar program berbasis teknologi, seperti infrastruktur digital dan sistem keamanan, berjalan terintegrasi serta berkelanjutan.

“Program pengadaan seperti ini ke depan harus lebih terencana dan memberi nilai tambah nyata — baik bagi keamanan kota maupun peningkatan pelayanan publik,” tutupnya.

Komisi A DPRD Makassar memastikan akan terus mengawasi pengadaan infrastruktur teknologi informasi agar tidak menjadi proyek simbolis tanpa manfaat, melainkan benar-benar memperkuat keamanan dan konektivitas di Kota Makassar. (Ar)