Lintaskabar.id, Makassar – Dalam rapat paripurna pengumuman rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun 2024, anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Adi Akbar, menyampaikan aspirasi terkait kondisi pelaksanaan kegiatan reses di lapangan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Adi menuturkan bahwa tahun ini terdapat penyesuaian pada besaran dana yang diterima peserta reses. Jika sebelumnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut menerima amplop berisi Rp100 ribu, kini jumlahnya mengalami pengurangan.

“Kalau dulu isi amplopnya Rp100 ribu itu sangat membantu masyarakat. Tapi sekarang justru jadi beban bagi kami. Jangan sampai warga mengira dewan yang menguranginya, padahal ini bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Adi di hadapan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Selasa, 27 Mei 2025.

Ia menambahkan, saat turun langsung menyerap aspirasi warga, dirinya kerap menerima keluhan, termasuk soal pengerukan drainase di wilayah pemilihannya. Namun, warga juga sempat menyinggung perubahan nominal dalam kegiatan reses tersebut.

“Mereka bertanya, apa yang bisa dimakan setelah kegiatan seperti ini?” ucapnya sambil menegaskan bahwa tujuannya turun ke masyarakat semata-mata untuk memperjuangkan kebutuhan publik.

Dalam kesempatan itu, Adi juga berharap agar Wali Kota Makassar dapat memahami situasi yang dihadapi anggota dewan di lapangan, terutama dalam menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat.

“Saya harap Pak Wali bisa mengerti kondisi kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Makassar Supratman langsung menengahi dengan menyebut bahwa persoalan tersebut bersifat teknis dan perlu dibahas lebih lanjut dalam forum terpisah.

“Itu teknis sekali,” kata Supratman, seraya menyarankan agar dibahas pada rapat teknis selanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), merespons dengan menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Pemkot dan DPRD. Menurutnya, hal semacam ini bisa diselesaikan melalui koordinasi yang terbuka.

“Itu bukan hanya dari Pemkot, tetapi instruksi yang kita jalankan bersama. Kalau komunikasi berjalan baik, tentu semuanya bisa diselesaikan,” jelas Appi. (Ar)