MAKASSAR – Partai Golkar Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin dan integritas organisasi.
Melalui langkah tegas, DPD II Golkar Makassar melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur kepengurusan, terutama bagi kader yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan kebijakan ini ditempuh agar tidak terjadi benturan kepentingan antara urusan politik dan bisnis daerah.
“Golkar Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat menjaga integritas organisasi,” tegasnya saat rapat pleno di Kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang, Rabu malam.
Dalam rapat tersebut, Golkar resmi mengganti sejumlah kader yang sebelumnya menduduki jabatan strategis, baik karena terpilih sebagai direksi/dewan pengawas BUMD maupun berhalangan tetap.
Nama-nama yang diganti di antaranya Ali Arief Gauli, Wirda Fauzah, Andi Riyan Ardianto, Muharram Majid, Irfan Darmawan, dan Elber Makbul Halim. Posisi mereka kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) agar roda organisasi tetap berjalan normal.
Beberapa perubahan penting, misalnya:
Bendahara Umum Andi Riyan Ardianto digantikan Kenrick Reinhart Wilasro.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Ali Arief Gauli digantikan A Mallombassi Hamka.
Wakil Ketua Bidang Media Irfan Darmawan digantikan Barli Pallantikang.
Beberapa posisi lain juga diisi oleh nama baru seperti Arifin Majid, Iswan S. Utomo, dan Edhyono Tahalele.
Selain pergantian antar waktu (PAW) pengurus, pleno juga menetapkan 15 pimpinan kecamatan (Pimcam): tujuh di antaranya ketua baru, delapan lainnya tetap melanjutkan tugas.
Munafri menekankan, setiap calon pengurus PAW wajib memenuhi tiga syarat: anggota resmi Partai Golkar, mematuhi AD/ART, serta tidak sedang terkena sanksi organisasi.
“Hasil pleno akan kami laporkan ke DPD I Sulsel untuk mendapatkan pengesahan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsolidasi cepat di tingkat kecamatan agar mesin partai bekerja efektif menjelang agenda politik ke depan. Pengurus kecamatan didorong segera menyusun program, termasuk rekrutmen kader baru sesuai potensi wilayah.
Langkah ini, kata Munafri, merupakan pesan moral bahwa Golkar Makassar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dengan perombakan ini, partai beringin rindang menegaskan tekadnya menjadi teladan tata kelola partai yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Penulis: Ardhi
