MAKASSAR — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa upaya mengatasi kasus bullying di sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Meski isu perundungan di sekolah sering mencuat ke permukaan, Mu’ti menyatakan bahwa kasus tersebut tidak serta-merta berarti makin marak. Ia menilai persepsi itu lebih dipengaruhi oleh cepatnya penyebaran informasi di media sosial.
“Masalah ini memang harus diselesaikan bersama. Tapi saya rasa kasus bullying tidak meningkat drastis. Kesan maraknya itu muncul karena viralnya berita di media sosial,” ungkap Mu’ti kepada awak media, di Hotel Claro Makassar, Jumat kemarin.
Mu’ti menyinggung sebuah kasus perundungan di Jawa Timur yang sempat viral, namun ternyata terjadi di luar area sekolah. Ia menekankan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus melibatkan lebih dari sekadar lembaga pendidikan formal.
“Lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bahkan media, semuanya punya peran dalam menciptakan suasana aman dan bebas dari kekerasan,” ucapnya.
Ia menyebut perlunya kolaborasi antara empat pusat pendidikan utama: sekolah, keluarga, komunitas, dan media. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk membangun karakter anak-anak yang positif dan menghentikan praktik kekerasan sejak dini.
“Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk media, untuk menanamkan nilai saling menghargai di kalangan anak-anak. Dengan begitu, kekerasan bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan,” tegas Mu’ti.
Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga menyoroti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ini. Ia mengatakan bahwa MPLS 2025 dirancang dengan pendekatan sekolah ramah anak, guna mencegah praktik perundungan dan senioritas berlebihan.
“Sejak awal tahun ini, kami berupaya menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. MPLS 2025 pun mengusung prinsip tersebut agar peserta didik baru bisa beradaptasi tanpa tekanan,” jelasnya.
Penulis: Anugrah
