JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat meritokrasi di jajaran birokrasi pemerintahan.
Langkah nyata ditunjukkan lewat pertemuan resmi antara Pemkot Makassar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7). Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.
Tujuan utama dari konsultasi ini adalah membahas berbagai aspek strategis terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.
Wali Kota Munafri memimpin langsung rombongan, didampingi Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta para tim ahli seperti Prof. Dr. Nurlina Zubair dan Hudli Huduri.
“Kami berdiskusi langsung dengan Kepala BKN mengenai banyak hal penting terkait pengelolaan SDM ASN. Alhamdulillah, kami mendapat arahan yang jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar bertekad membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berbasis kinerja.
Menurut Munafri, prinsip meritokrasi harus menjadi dasar dalam pengisian jabatan ASN, yang artinya keputusan promosi harus berdasarkan kompetensi, bukan faktor subjektif seperti kedekatan personal atau senioritas.
“Kami ingin memastikan setiap promosi jabatan berlangsung objektif dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, reformasi birokrasi juga diarahkan pada digitalisasi sistem kepegawaian untuk menciptakan birokrasi yang modern, fleksibel terhadap perubahan, dan berintegritas dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan BKN serta sinergi dengan para pakar, kami yakin transformasi sistem kepegawaian Makassar akan berjalan sistematis dan berdampak nyata,” tambahnya.
Komitmen ini mendapat respon positif dari BKN. Bahkan, Makassar ditargetkan sebagai kota percontohan nasional dalam penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, yang turut hadir dalam pertemuan.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami. Kami tidak hanya diberi arahan, tapi juga ruang untuk mendalami pengembangan manajemen ASN secara menyeluruh,” kata Kamelia.
Ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekadar instrumen promosi jabatan, tetapi merupakan alat strategis dalam mengenali potensi dan kompetensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Dengan pendekatan ini, kita bisa menempatkan orang yang paling sesuai di posisi yang paling tepat, bukan hanya karena pengalaman atau kedekatan,” tambahnya.
Menurut Kamelia, langkah ini selaras dengan arah kebijakan nasional dan mendapatkan dukungan penuh dari BKN, yang bahkan berharap Makassar bisa jadi contoh bagi kota-kota lain.
“Banyak daerah mencoba menerapkan sistem merit, tapi Makassar secara khusus ditunjuk untuk menunjukkan hasil konkret lebih dulu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pemkot Makassar juga menggandeng pakar reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk merancang sistem kepegawaian yang mengintegrasikan teknologi informasi.
Sementara itu, Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Makassar dan menekankan pentingnya integritas serta konsistensi dalam penerapan sistem merit demi pelayanan publik yang optimal.
Penulis: Ardhi
