Lintaskabar.id, Makassar – Suasana ruang rapat Komisi B DPRD Kota Makassar pada Selasa (29/4/2025) menjadi ajang penting bagi pembenahan kinerja perusahaan daerah (Perusda).
Dalam forum tersebut, para direktur utama yang baru dilantik bertemu dengan anggota dewan untuk membangun sinergi dan merumuskan arah baru pengelolaan ekonomi daerah.
Pertemuan ini digelar sebagai langkah awal memperkuat komitmen reformasi di tubuh perusda, sekaligus menjawab tantangan lama terkait efisiensi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi juga forum evaluasi awal terhadap visi dan strategi para pimpinan perusda.
“Kami ingin mendengar langsung rencana dan langkah konkret dari para direktur utama. Ini bukan lagi soal wacana, tapi bagaimana mereka benar-benar mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ismail menyoroti perlunya restrukturisasi organisasi dan efisiensi sumber daya manusia. Ia mencontohkan langkah PD Pasar yang telah mengurangi jumlah karyawan sebagai bagian dari upaya pembenahan.
“Dari 650 karyawan, sudah dikurangi sekitar 100 orang, namun menurut kami evaluasi masih perlu dilanjutkan. Efisiensi harus berdampak pada hasil, bukan sekadar angka,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja direksi baru akan dilakukan secara berkala dalam tiga bulan ke depan. Langkah ini, kata Ismail, bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap komitmen dapat diwujudkan secara nyata.
“Jika target dan kinerja menunjukkan hasil positif, kami siap merekomendasikan mereka sebagai pejabat definitif,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B William menekankan pentingnya tindakan nyata dan penguatan sistem pengawasan internal.
“Kami tidak ingin perubahan hanya berhenti pada seminar atau laporan. Reformasi harus terlihat dan dirasakan,” ujarnya.
William juga mengingatkan agar peran satuan tugas (satgas) di masing-masing perusda kembali diaktifkan. Menurutnya, keberadaan satgas penting untuk memastikan pengawasan dan penegakan disiplin berjalan efektif.
“Satgas jangan hanya jadi simbol. Kalau tidak berfungsi maksimal, reformasi bisa kembali mandek seperti sebelumnya,” tutupnya.
Pertemuan tersebut menjadi awal dari proses panjang pembenahan perusda di Makassar. DPRD berharap kolaborasi dan komitmen baru ini dapat menghadirkan perubahan nyata serta mengembalikan peran perusda sebagai penggerak utama ekonomi daerah. (Ar)
