Lintaskabar.id, Makassar – DPRD Kota Makassar menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) serta kendala warga dalam mengakses layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan.
Masalah ini mencuat setelah Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menerima sejumlah keluhan warga di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, khususnya dari wilayah Dg Tata Lama.
Menurut Budi, masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam proses pendataan dan pelaksanaan di lapangan.
“Banyak warga miskin yang belum terakomodasi padahal sangat membutuhkan. Ini menandakan adanya kesalahan sistem dalam distribusi raskin,” ujarnya, Rabu (25/6).
Ia menambahkan, ketidaktepatan data dan distribusi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi memicu konflik antarwarga.
Selain bantuan pangan, Budi juga menyoroti proses administrasi yang rumit dalam pengurusan KIS dan BPJS Kesehatan. Ia menyebut banyak warga kesulitan memahami alur pengurusan dan persyaratan yang diperlukan.
“Ada warga yang bingung harus mulai dari mana, sementara mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan segera,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, DPRD Makassar mendorong pemerintah untuk menyederhanakan sistem pelayanan publik dan menghadirkan layanan pendampingan yang lebih proaktif, termasuk pola jemput bola di lapangan.
“Kami akan mengawal persoalan ini agar pemerintah benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan hanya secara administratif,” tegas Budi. (Ar)
