MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang terus memperkuat strategi dalam menangani banjir yang kerap melanda kota.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (24/3), kedua pihak membahas langkah-langkah teknis untuk mengoptimalkan sistem pengendalian banjir.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan bahwa mitigasi banjir tidak dapat dilakukan secara terpisah dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.
Pihaknya telah melakukan pembangunan bendungan, kolam regulasi, serta waduk sebagai upaya pencegahan, namun masih terdapat kendala yang perlu segera ditangani.
“Permasalahan utama yang kami temukan adalah drainase yang terhambat oleh sedimentasi serta keberadaan jaringan kabel bawah tanah. Ini menyebabkan aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer tidak optimal,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur drainase serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, tumpukan sedimen dan sampah di kanal menjadi faktor utama penyebab banjir di beberapa titik rawan, seperti Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan Kecamatan Manggala.
“Selain pengerukan sedimentasi, kita juga harus memastikan masyarakat memahami dampak buruk membuang sampah sembarangan ke drainase. Edukasi harus diperkuat agar upaya yang kita lakukan tidak sia-sia,” tegasnya.
Untuk menangani hambatan akibat kabel dalam drainase, Munafri menyatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder, termasuk penyedia layanan infrastruktur bawah tanah.
“Kami akan segera membahas ini dengan instansi terkait agar ada solusi teknis yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Munafri mengusulkan pertemuan lanjutan pasca-Lebaran yang melibatkan Pemprov Sulsel, Kejaksaan Tinggi, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan berjalan secara efektif.
“Kita ingin agar solusi yang kita buat benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Makassar. Dengan adanya pertemuan lanjutan, kita bisa merumuskan langkah-langkah yang lebih teknis dan implementatif,” ungkapnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir; anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya; serta camat dari tiga kecamatan yang sering terdampak banjir, yakni Rappocini, Tamalate, dan Manggala.
Dengan strategi ini, Pemkot Makassar berharap dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan dan menciptakan sistem drainase yang lebih baik bagi kota.
Penulis: Ardhi
