Lintaskabar.id, Makassar — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, hadir di Balai Kota Makassar pada Selasa (24/2/2026) dan mendorong Pemerintah Kota Makassar memperkuat tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Ia datang bersama Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk menyosialisasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Munafri Tekankan Tanggung Jawab Pengelolaan APBD
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kedatangan Dirjen Kemendagri dan menilai pengarahan langsung dari pemerintah pusat membuka ruang peningkatan wawasan. Ia juga menegaskan Pemkot Makassar harus mengelola APBD secara bertanggung jawab.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna yang mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.
Dana Publik Harus Kembali ke Masyarakat
Munafri menegaskan pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada administrasi dan prosedur. Ia menuntut setiap program pemerintah memberi manfaat nyata, karena pemerintah mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan wajib mengembalikannya dalam bentuk program terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Munafri Minta OPD Serap Arahan dan Hindari Multitafsir
Munafri meminta seluruh peserta sosialisasi, terutama kepala OPD, aktif menyimak dan menggali setiap detail regulasi yang dipaparkan Agus Fatoni. Ia ingin seluruh jajaran memahami aturan secara utuh agar kebijakan tidak menimbulkan penafsiran berbeda, khususnya saat mempercepat realisasi belanja daerah.
“Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan baik untuk mendapat pengarahan dari Bapak Dirjen. Kita sadar betul bahwa aturan-aturan yang ada tidak semua memberikan penjelasan secara utuh, harus dipertanyakan sehingga tidak menjadi ranah abu-abu,” tegasnya.
Agus Fatoni Dorong Optimalisasi Keuangan di Tengah Tekanan Fiskal
Agus Fatoni menegaskan pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengelola anggaran, baik pendapatan maupun belanja. Ia menilai tekanan dan penurunan fiskal di berbagai sektor menuntut daerah mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara lebih maksimal.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini saat kondisi piskal kita sedang banyak yang turun maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.
Materi Sosialisasi Bahas Tujuh Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam sosialisasi, Agus Fatoni memaparkan sistematika pengelolaan keuangan daerah dalam tujuh aspek utama. Ia menjelaskan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, serta kebijakan pelaksanaan Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
Strategi Percepatan Belanja dan Arah Sinkronisasi Pusat–Daerah
Selain itu, Agus Fatoni memaparkan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurai penyebab lambatnya realisasi belanja, dan menawarkan solusi untuk mempercepat penyerapan APBD tahun 2025. Sebagai penutup, ia memetakan program prioritas pusat dan postur APBN 2026 sebagai acuan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. (Ar)
