Lintaskabar.id, Makassar – Rencana relokasi sekitar 400 rumah warga di Blok 10 Antang dan BTN Kodam 3 sebagai bagian dari penanganan banjir Kota Makassar menjadi perhatian serius DPRD.
Legislator menekankan agar langkah pemerintah tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga memastikan kehidupan mereka tetap layak dan berkelanjutan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyebut relokasi harus menjadi titik awal peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Relokasi ini bukan sekadar memindahkan tempat tinggal, tapi kesempatan memperbaiki masa depan warga,” ujar Muchlis, Kamis (22/5/2025).
Menurut politisi Partai Hanura tersebut, setiap keluarga yang direlokasi perlu mendapatkan kompensasi yang adil dan dukungan fasilitas dasar seperti air bersih, jalan yang memadai, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.
“Kalau perlu dibangun sekolah di lokasi baru supaya anak-anak tidak terganggu sekolahnya. Jangan sampai relokasi justru menambah beban,” tambahnya.
Muchlis juga mengingatkan agar lokasi baru tidak memutus akses warga terhadap sumber penghidupan mereka. Ia menegaskan, relokasi harus memperhatikan kedekatan dengan lahan garapan, tempat usaha, atau area kerja warga.
“Kalau mereka dipindah terlalu jauh dari tempat mencari nafkah, nanti malah kehilangan mata pencaharian. Relokasi harus sejalan dengan penguatan ekonomi,” katanya.
Ia memastikan, DPRD Makassar siap mengawal program ini baik dari sisi anggaran maupun kebijakan, asalkan pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini strategis dan bernilai sosial tinggi. DPRD akan pastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegas Muchlis.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa relokasi menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi banjir berulang di Kecamatan Manggala dan sekitarnya. Pemkot juga tengah menyiapkan pembangunan kolam retensi baru, meski masih terkendala pembebasan lahan.
“Relokasi sekitar 400 rumah kami pertimbangkan agar tersedia ruang untuk kolam retensi. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga sosial,” ujar Munafri.
Dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 miliar, Pemkot Makassar bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan BBWS Pompengan Jeneberang untuk merancang penanganan banjir yang komprehensif.
Munafri menegaskan bahwa upaya tersebut akan menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan infrastruktur secara menyeluruh, termasuk penataan kanal dan penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air.
“Kami mendorong penataan kanal dan saluran air agar penanganan banjir lebih efektif,” pungkasnya. (Ar)
