MAKASSAR — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 sekaligus evaluasi triwulan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin kemarin.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dihadiri sejumlah anggota komisi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Muhammad Arafah.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi B, Syukur, menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Sulsel yang menurutnya belum dikelola secara optimal.
“Dari Makassar ke utara sepanjang pesisir pantai, potensinya luar biasa. Kawasan itu bisa menyaingi Bali jika dikelola dengan serius,” ungkap Syukur.
Ia juga menyinggung soal alokasi anggaran yang dinilai belum merata, khususnya untuk kegiatan pelestarian budaya di Toraja. Salah satu yang disorot adalah ritual mannenek yang kini mulai ditinggalkan akibat minimnya dukungan.
“Saya berharap pemerintah bisa memberi perhatian lebih. Ritual ini bagian dari identitas budaya kita,” ujarnya.
Syukur mendorong Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel agar bekerja sama dengan dinas di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan potensi wisata pantai, serta menyelesaikan sejumlah kegiatan tertunda di Toraja sejak 2002.
Menanggapi hal itu, Muhammad Arafah mengakui pengembangan sektor pariwisata Sulsel masih menghadapi tantangan. Ia menyebutkan bahwa Sulsel saat ini belum masuk dalam lima besar destinasi wisata nasional.
“Tahun lalu kami mendapat bantuan dari pusat untuk Selayar dan Barru, tapi tahun ini dihentikan. Kami berharap di tahun depan bisa ada kembali anggaran pengembangan, termasuk untuk Toraja,” jelas Arafah.
Rapat ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya Sulsel, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis: Ardhi
