Lintaskabar.id, Makassar – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai forum evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan selama kurang lebih 11 bulan terakhir.
Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan forum ini untuk meninjau capaian, mengidentifikasi tantangan, menyerap masukan publik, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Refleksi Akhir Tahun Jadi Ruang Evaluasi dan Transparansi
Melalui refleksi atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemerintah Kota Makassar membuka ruang evaluasi dan transparansi serta merumuskan arah pembangunan lanjutan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan kegiatan ini pada Rabu, 17 Desember 2025, di Hotel Novotel Makassar. Melalui forum tersebut, pemerintah mengukur tingkat kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, merata, dan berkelanjutan.
Narasumber Akademisi Perkuat Objektivitas Penilaian
Pemerintah Kota Makassar memaknai refleksi akhir tahun tidak sekadar sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menilai arah kebijakan, menguji konsistensi komitmen, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam ruang ini, evaluasi, kejujuran, dan harapan bertemu.
Untuk memperkuat objektivitas penilaian, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan narasumber dengan kapasitas akademik dan pengalaman strategis, yakni Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Ras MD selaku Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia. Moderator tenaga ahli Diskominfo Makassar, Dr. Andi Widya Syadzwina atau Wina, memandu jalannya diskusi.
Jajaran Pejabat dan SKPD Hadiri Refleksi Akhir Tahun
Refleksi akhir tahun ini menghadirkan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran SKPD dan Direksi Perusahaan Daerah se-Kota Makassar.
Pemerintahan MULIA Lakukan Pembenahan Birokrasi dan Program Prioritas
Selama kurang lebih 11 bulan kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, Pemerintahan MULIA menjalankan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menajamkan program agar tepat sasaran sebagai fondasi utama roda pemerintahan.
Program Pendidikan, Air Bersih, dan Layanan Publik Terus Direalisasikan
Pemerintahan MULIA mulai merealisasikan berbagai program prioritas. Pemerintah membagikan program seragam sekolah gratis sejak tahun ajaran 2025/2026 sebagai bentuk keberpihakan pada sektor pendidikan dan upaya meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah melaksanakan program sambungan air bersih gratis secara bertahap di berbagai wilayah untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan layanan pengaduan publik melalui Longgar Plus Super Apps (LONTAR+) yang telah menyelesaikan lebih dari 2.500 laporan masyarakat. Pemerintah juga menghadirkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas generasi muda sekaligus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat.
Pembangunan Kepulauan, Ketahanan Pangan, dan Perlindungan Sosial Diperkuat
Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian serius pada pembangunan wilayah kepulauan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Pemerintah menegaskan komitmen tersebut agar masyarakat pulau tidak terus menghadapi keterbatasan akibat minimnya akses dan perhatian.
Selain itu, pemerintah memperkuat kemandirian pangan kota melalui program Urban Farming. Pemerintah juga mewujudkan perlindungan bagi pekerja rentan melalui program Makassar Berjaga yang telah menjangkau lebih dari 81.000 penerima manfaat. Di saat yang sama, pemerintah memberlakukan kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menerapkannya secara bertahap bagi masyarakat umum.
Infrastruktur dan Demokrasi Akar Rumput Jadi Fokus
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Makassar menganggarkan pembangunan stadion melalui APBD dan menyepakati realisasinya. Pemerintah juga memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput dengan melaksanakan pemilihan RT dan RW secara langsung agar program pemerintah menjangkau lingkungan terkecil masyarakat.
Apresiasi Diterima, Pemerintah Tegaskan Komitmen Berkelanjutan
Berbagai upaya tersebut menghasilkan apresiasi masyarakat serta sejumlah penghargaan dari lembaga eksternal. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa pembangunan tidak berhenti pada capaian yang telah diraih.
Munafri Tegaskan Survei Sebagai Alat Ukur, Bukan Mencari Salah Benar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 berfungsi sebagai alat ukur kinerja pemerintahan, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah.
“Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan,” jelasnya.
“Mungkin nanti akan ada yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bukan final, ini adalah landasan untuk kita berpikir dan bekerja lebih baik lagi,” lanjut Appi.
Refleksi Jadi Pijakan Perbaikan Tata Kelola dan Inovasi SKPD
Munafri menegaskan bahwa refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.
“Saya harap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai, karena banyak sekali hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Acara ini benar-benar penting,” tegasnya.
Munafri juga menilai refleksi akhir tahun sebagai ruang pembelajaran agar perangkat daerah mampu beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ia menyoroti masih terbatasnya inovasi yang lahir dari sejumlah SKPD.
“Ini kesempatan kita untuk melihat apa yang kurang. Ini proses yang harus kita laksanakan secara bersama-sama,” tutupnya.
Wakil Wali Kota Tekankan Evaluasi Kolektif dan Tata Kelola Akuntabel
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya evaluasi kolektif sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan kerja kolektif, data yang akurat, dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” Aliyah Mustika Ilham.
Rekomendasi BRIDA Jadi Acuan Penyempurnaan Arah Pembangunan
Sebagai penutup, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif kepada perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, DP2, Dinas Pariwisata, dan Bagian Ekonomi Pembangunan, sebagai pijakan penyempurnaan arah pembangunan Kota Makassar ke depan. (Ar)
