Lintaskabar.id, Makassar – Warga dan sejumlah organisasi masyarakat sipil memberi apresiasi terhadap langkah cepat DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi D, yang menegaskan komitmennya mengawal akses pendidikan bagi seluruh anak di Makassar pasca protes besar terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, dalam dialog terbuka bersama massa aksi Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel di halaman kantor DPRD. Dalam kesempatan itu, Ari menegaskan bahwa dewan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai persoalan pendidikan, terutama yang menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya berdiri bersama rakyat, terutama dalam urusan pendidikan. LMP dan masyarakat bukan orang lain bagi saya, kita satu keluarga besar,” ujar Ari yang disambut tepuk tangan peserta aksi.
Sikap tegas tersebut dinilai warga sebagai bentuk nyata dari keberpihakan DPRD terhadap keadilan pendidikan. Ari juga membantah tudingan bahwa dewan lepas tangan dalam persoalan PPDB. Menurutnya, ia sejak lama vokal memperjuangkan agar anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki akses bersekolah di sekolah negeri tanpa diskriminasi.
“Menyuruh anak keluarga miskin ke sekolah swasta tanpa bantuan negara itu sama saja mengkhianati konstitusi,” tegasnya.
Ari mendesak agar sistem seleksi PPDB segera dievaluasi menyeluruh agar tidak menutup kesempatan bagi anak-anak prasejahtera. Ia menekankan tanggung jawab moral dan konstitusional negara untuk menjamin pendidikan yang setara bagi semua warga.
“Saya pastikan, anak-anak tidak mampu wajib mendapat tempat di sekolah negeri. Tidak ada alasan kuota atau sistem untuk membenarkan mereka tidak sekolah,” ujarnya.
DPRD juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar guna menindaklanjuti keresahan masyarakat dan mencari solusi konkret. Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, termasuk perwakilan orang tua siswa dan organisasi masyarakat sipil.
“Saya tidak suka memberi janji, saya ingin memberi bukti. RDP akan segera kami gelar agar semuanya terbuka. Tidak boleh ada anak Makassar yang putus sekolah hanya karena sistem yang tidak manusiawi,” tandasnya.
Dalam pandangan banyak warga, pernyataan tersebut menjadi harapan baru di tengah kekecewaan publik terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini.
Sebelumnya, Laskar Merah Putih Sulsel bersama sejumlah warga menuntut reformasi total sistem PPDB, termasuk pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Makassar, investigasi dugaan nepotisme pada jalur afirmasi, serta desakan agar DPRD turun langsung menyelesaikan persoalan ini.
Bagi masyarakat, suara DPRD kali ini bukan hanya representasi politik, tapi juga suara moral.
“Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak segelintir. Kami akan terus berdiri bersama rakyat kecil,” tutup Ari. (Ar)
