MAKASSAR — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yeni Rahman, melayangkan pertanyaan kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terkait tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang hingga kini belum dirampungkan.
Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 4 Agustus 2025, dengan agenda utama persetujuan bersama Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan dihadiri oleh Gubernur Andi Sudirman.
“Kami sudah dilantik sejak September tahun lalu, dan sebentar lagi genap satu tahun. Sebagai salah satu pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), saya sangat menyayangkan belum selesainya pembahasan tujuh ranperda tersebut,” ungkap Yeni.
Ia pun mempertanyakan alasan terhentinya pembahasan ranperda itu. “Kami telah melakukan komunikasi dan menjalankan prosedur sesuai aturan. Namun hingga kini belum ada penjelasan dari pihak Pemprov mengenai alasan penghentian pembahasan,” lanjutnya.
Yeni menegaskan bahwa meskipun ranperda tersebut bukan berasal dari inisiatif anggota DPRD periode saat ini, mereka tetap memikul tanggung jawab moral untuk menuntaskannya.
“Sudah hampir satu tahun kami di Bapemperda, dan masyarakat bisa saja menilai kami tidak bekerja karena belum satu pun ranperda yang berhasil disahkan. Padahal beberapa di antaranya telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Jika memang tidak ingin dilanjutkan, sampaikan secara terbuka kepada publik. Ini bukan hal sepele, kami telah bekerja keras hampir setahun,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Yeni juga memberikan apresiasi atas kerja Panitia Khusus (Pansus) dalam menyusun dan memaparkan RPJMD Sulsel 2025–2029.
“Pemaparan RPJMD oleh rekan-rekan Pansus cukup bagus dan menarik, menggambarkan berbagai capaian yang telah diraih. Namun, keberhasilan ini harus diraih bersama, melibatkan seluruh pihak yang ada,” tuturnya.
Ia pun menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulsel.
“Kondusivitas dalam pemerintahan perlu dikelola dengan baik. Suasana kerja yang nyaman lebih dibutuhkan dibanding tekanan. Semua ini demi kemajuan Sulsel yang berkarakter. Saya hanya ingin mengingatkan agar tidak ada tekanan di lingkungan pemerintahan,” pungkas Yeni.
Penulis: Ardhi
