MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar telah melakukan penyesuaian terhadap APBD Perubahan 2025 tanpa mengubah fokus pada program-program prioritas yang sudah direncanakan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa meski terdapat pengurangan dalam belanja daerah, kebijakan tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau.
Beberapa program strategis lainnya, termasuk Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM, investasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, juga tetap dijalankan.
Hal ini disampaikan Munafri dalam rapat paripurna virtual pada Rabu (3/9) yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar. Munafri menjelaskan secara rinci alasan penyesuaian anggaran dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan Rp5,384 triliun pada APBD Pokok 2025 kini disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp485 miliar atau sekitar 9,02 persen. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi terhadap realisasi semester I 2025 serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.
“Kami melakukan perhitungan secara lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi nyata, agar target lebih terukur,” kata Munafri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun, atau berkurang sekitar Rp306,76 miliar (12,35%).
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan subsidi listrik 50% yang diterapkan oleh pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Selain itu, penyesuaian juga terjadi pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas.
Pendapatan Transfer turun dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun, berkurang sebesar Rp179,13 miliar (6,18%) akibat pengurangan komponen bagi hasil pajak melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski ada penurunan pendapatan, Pemkot tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset.
Penyesuaian pendapatan ini berdampak pada belanja daerah. Belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun dari sebelumnya Rp5,684 triliun, mengalami pengurangan sekitar Rp555 miliar.
Belanja Operasi sedikit berkurang Rp28,82 miliar (0,69%) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun, dengan efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak langsung memengaruhi capaian program.
Namun, belanja Modal mengalami penurunan signifikan, yaitu Rp496,83 miliar (33,64%), dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program yang terdampak antara lain pembangunan panel surya, pengadaan motor sampah listrik, dan proyek infrastruktur lainnya yang diperkirakan tidak dapat selesai hingga akhir 2025.
Belanja Tak Terduga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75%, namun tetap ada dana cadangan untuk penanganan darurat dan bencana.
“Langkah efisiensi ini sesuai dengan arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD,” kata Munafri.
Wali Kota menegaskan bahwa pengurangan belanja tidak akan mengganggu fokus Pemkot pada 10 program prioritas, seperti perencanaan stadion, pembangunan sekolah dan puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, pemberian seragam sekolah gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, UHC, urban farming, penguatan UMKM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Di sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan mencapai Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pemkot tidak merencanakan pinjaman atau penyertaan modal pada BUMD dan akan fokus pada restrukturisasi organisasi serta pemberian modal yang lebih produktif di tahun mendatang.
Sebagai penutup, Munafri menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD atas masukan konstruktif yang diberikan.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja harus dilakukan bersama-sama. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif untuk kesejahteraan masyarakat Makassar,” tandasnya.
Penulis: Ardhi
