SULSEL — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Andi Rachmatika Dewi, memberikan tanggapan kritis terkait pelaksanaan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sulsel Tahun 2025, Selasa (3/6).
Ia menilai proses seleksi ini perlu perhatian khusus karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak atas pendidikan yang layak.
“Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya,” ujar politisi Partai NasDem yang akrab disapa Cicu.
Cicu menyoroti adanya potensi ketidakadilan dalam sistem seleksi, terutama terkait minimnya kuota untuk jalur prestasi non-akademik seperti olahraga dan seni yang hanya diberikan porsi 2,5 persen.
Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan jalur akademik yang mencapai 20 persen, serta belum adanya kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik.
“Ini tidak adil bagi siswa yang memiliki bakat di bidang non-akademik maupun siswa dari sekolah non-akreditasi, karena mereka sulit bersaing dalam sistem yang sangat teknis,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Cicu yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kota Makassar, turut mengkritisi pelaksanaan program sekolah unggulan yang digagas Dinas Pendidikan Sulsel di berbagai kabupaten/kota.
Ia menilai program tersebut cenderung terburu-buru dan kurang sosialisasi.
“Banyak orang tua dan siswa merasa tidak siap karena informasi datang mendadak. Tidak ada waktu yang cukup untuk persiapan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Cicu meminta Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah unggulan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap siswa di masa mendatang.
Meski demikian, DPRD Sulsel tetap mengapresiasi niat baik pemerintah provinsi untuk menghadirkan sekolah berkualitas bagi siswa berprestasi.
Hanya saja, Cicu menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus disusun dengan perencanaan yang matang dan sosialisasi yang menyeluruh.
“Program ini harus inklusif, tidak mendiskriminasi siswa yang ingin berkembang lewat berbagai jalur seperti akademik, prestasi, zonasi, maupun afirmasi,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Penulis: Ardhi
